Kementan Alokasikan AUTP untuk 100 Ribu Hektare Padi 2026
Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 100.000 hektare lahan padi pada 2026. Pengalokasian ini diumumkan sebagai langkah antisipasi risiko kekeringan dan bersandar pada arahan Menteri Pertanian serta ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.
Skema premi dan bantuan pemerintah
Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian, Purwanta, menjelaskan besaran premi dan bantuan pemerintah untuk AUTP. Nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hektare, dengan premi sebesar 3 persen dari nilai tersebut.
Menurut Purwanta, Alhamdulillah dialokasikan untuk asuransi Usaha Tanaman Padi itu, seluas 100.000 hektare.
Dengan perhitungan itu, total premi mencapai Rp180.000 per hektare. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 80 persen, sehingga petani hanya membayar premi senilai Rp36.000 per hektare. Bantuan premi dapat bersumber dari APBN ataupun APBD.
Syarat klaim dan risiko yang ditanggung
AUTP dirancang untuk melindungi petani dari beberapa jenis risiko utama. Klaim dapat diajukan bila tingkat kerusakan tanaman mencapai minimal 75 persen dari luas lahan yang diasuransikan.
Kerusakan itu baik oleh kekeringan, kemudian kebanjiran maupun serangan OPT tadi ya. Itu ditentukan minimal lebih besar atau minimal adalah 75 persen tingkat kerusakannya, ucap Purwanta.
Risiko yang ditanggung meliputi:
- Kekeringan
- Banjir
- Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Jika klaim memenuhi syarat, petani berhak memperoleh ganti rugi hingga Rp6.000.000 per hektare sesuai nilai pertanggungan.
Pelaksanaan program dan batas kepesertaan
Pemerintah belum menetapkan prioritas daerah khusus untuk cakupan AUTP, namun kesiapan pemerintah daerah menjadi pertimbangan pelaksanaan. Pemerintah daerah telah memetakan wilayah rawan banjir dan kekeringan untuk mendukung pelaksanaan program.
Program menetapkan batas maksimal perlindungan hingga 2 hektare per petani peserta. Tahap pelaksanaan dan mekanisme pendaftaran akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kesiapan daerah pada 2026.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi usaha tani sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dengan subsidi premi dan batas klaim yang jelas, program diharapkan menurunkan risiko ekonomi petani akibat bencana dan hama tanaman.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...