DPRD Malang Usul Armada Damkar Kecil untuk Gang Sempit

Malang — Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto, mengusulkan pengadaan armada pemadam kebakaran berukuran kecil agar petugas dapat menjangkau gang sempit dan mempercepat penanganan kebakaran. Usulan muncul saat reses di Gedung Widya Bhakti, Katedral Ijen, Jalan Guntur Nomor 1, pada Senin (2/11/2026), yang dihadiri sekitar 350 warga dari 11 kelurahan Kecamatan Klojen.

Usulan armada damkar ukuran kecil

Sony menyatakan akses kendaraan damkar besar kerap terkendala di kawasan permukiman padat. Kondisi jalan dan gang yang sempit membuat mobil konvensional sulit masuk saat darurat.

"Dari usulan masyarakat, harus ada kendaraan seperti Tosa, tetapi khusus untuk pemadam kebakaran, sehingga bisa masuk ke gang-gang sempit di kampung, mempercepat penanganan darurat sebelum api meluas," ujar Sony, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, armada lebih kecil bisa menjadi solusi untuk penanganan awal. Dengan demikian, upaya pemadaman dapat dilakukan lebih cepat sebelum api membesar.

Keluhan banjir dan koordinasi teknis

Selain isu kebakaran, warga juga mengeluhkan banjir yang sering kembali terjadi, khususnya di Kelurahan Gading dekat Jalan Jombang. Sony mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang.

"Saya sudah minta konfirmasi ke Dinas PUPR. Memang masih menunggu proses pengadaan tahun depan, mungkin masih lelang. Harapannya tahun depan sudah terealisasi," jelas Sony.

Warga berharap perbaikan drainase dan penanganan titik banjir dapat dilakukan segera melalui program yang masuk anggaran 2027.

Realisasi pokok-pokok pikiran dan kendala anggaran

Dalam reses, Sony juga melaporkan perkembangan realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk anggaran 2026. Sejumlah program masih dalam proses, termasuk pengadaan fasilitas melalui Disporapar serta bantuan meja, tenda, dan kursi untuk kelurahan.

Ia menargetkan seluruh pengadaan terselesaikan pada November 2026, namun ada hambatan regulasi.

"Di dalam Permendagri ada klausul yang membuat beberapa pokir belum terselesaikan pada 2026. Saya mohon maaf, dan nanti akan kami coba realisasikan pada tahun yang akan datang dengan mekanisme yang benar," kata Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Perubahan titik banjir dan pengelolaan sampah

Amithya menyoroti pergeseran titik rawan banjir dari tahun ke tahun dan pengaruh perubahan fungsi saluran air serta sampah. Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan warga terhadap perubahan lingkungan sekitar.

"Kalau Bapak-Ibu ingat, tahun 2024 ada banjir di sisi selatan dan barat. Tahun 2025 titiknya berpindah ke utara dan timur. Kita harus punya radar terhadap kondisi di sekitar. Kita harus menjadi mata dan telinga masyarakat," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah kota menindaklanjuti Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan Peraturan Wali Kota agar penerapan perda lebih efektif.

"Kita sudah punya perda pengelolaan sampah, tetapi perwalinya belum ada. Nanti tugas Pak Sony bersama komisinya untuk mengawal di daerah," tambah Amithya.

Kesimpulan

Berbagai aspirasi warga menjadi catatan DPRD Kota Malang untuk mengawal tindak lanjut pemerintah daerah, terutama pengadaan armada damkar kecil, perbaikan titik banjir, dan penguatan aturan teknis pengelolaan sampah. Langkah konkret diharapkan terealisasi melalui koordinasi antar OPD dan proses pengadaan anggaran 2027.