Surabaya Perluas Bantuan Sosial, APBD 2027 Disahkan Rp12,9 T

SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD mengesahkan APBD 2027 senilai Rp12,9 triliun pada rapat paripurna, Selasa (10/11/2026). Kebijakan ini memprioritaskan perluasan bantuan sosial untuk kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi, serta penguatan program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Persetujuan APBD dan target prioritas

Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD. Pemerintah kota menegaskan anggaran akan difokuskan untuk menjangkau warga paling miskin. Tujuannya mengurangi kemiskinan, menekan stunting, dan memperbaiki indikator ketenagakerjaan serta ketimpangan.

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," ujar Eri.

Rincian anggaran

Secara struktur, belanja daerah APBD 2027 direncanakan mencapai Rp12,6 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp11,1 triliun, sementara pembiayaan neto diproyeksikan Rp1,5 triliun.

Program prioritas: sosial, infrastruktur, layanan dasar

Selain bantuan sosial, APBD diarahkan untuk memperkuat program Rutilahu, penanganan banjir, serta pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah kota berharap program ini berdampak langsung bagi kualitas hidup warga.

"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti," kata Eri.

Di sektor pendidikan, Pemkot menegaskan akses harus gratis tanpa pungutan tambahan, termasuk terkait Lembar Kerja Siswa (LKS). Program beasiswa juga dimasukkan ke dalam alokasi layanan dasar.

Untuk kesehatan, rencana penataan puskesmas mencakup perluasan jangkauan petugas hingga lingkungan perkampungan agar layanan lebih dekat dan optimal.

Dampak dan prospek

Pemkot dan DPRD melihat APBD 2027 sebagai komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Dengan fokus anggaran yang jelas, pemerintah berharap dapat menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran.

Permusyawaratan anggaran ini ditutup dengan harapan implementasi yang tepat sasaran sehingga manfaat anggaran terasa luas bagi masyarakat.