DPRD Jember Pertanyakan KSO Rp700 Juta per Bulan di RSUD Soebandi

JEMBER — Komisi D DPRD Jember mempertanyakan Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD dr. Soebandi dan PT Buana yang bernilai sekitar Rp700 juta per bulan. Sorotan muncul terkait transparansi klausul kontrak dan gangguan sistem operasional yang kerap terjadi sejak penerapan sistem baru pada 1 November 2026.

Sorotan Komisi D pada isi dan waktu penandatanganan kontrak

Anggota Komisi D, Wahyu Prayudi Nugroho, mendesak manajemen RSUD dr. Soebandi membuka rincian klausul kerja sama tersebut kepada publik. Ia mempertanyakan urgensi penandatanganan kontrak yang dianggap berlangsung jauh sebelum Juli 2026, padahal implementasi sistem dimulai pada November.

“Kami mempertanyakan apa urgensi sebenarnya dari kontrak ini, mengapa sudah ditandatangani jauh sebelum bulan Juli 2026? Transparansi ini penting agar masyarakat tahu ke mana anggaran sebesar itu dialokasikan,”

Gangguan sistem dan dampak pada pelayanan pasien

Komisi D juga menyoroti sejumlah gangguan teknis yang masih sering terjadi sejak sistem PT Buana diterapkan. Gangguan tersebut berkaitan dengan penyelarasan data yang menyebabkan kekacauan antrean pasien dan berpotensi mengganggu pelayanan rujukan.

Karena RSUD dr. Soebandi berfungsi sebagai rumah sakit rujukan di Jember dan sekitarnya, masalah teknis semacam ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Tuntutan: transparansi, SLA, dan penalti

Wahyu menegaskan bahwa kerja sama bernilai ratusan juta per bulan seharusnya disertai jaminan mutu layanan. Komisi D menuntut agar kontrak memuat service level agreement (SLA) serta ketentuan sanksi saat penyedia gagal memenuhi standar layanan.

• Terbuka klausa dan dasar KSO kepada publik;
• Penerapan SLA yang jelas untuk layanan TI;
• Sanksi atau penalti jika gangguan teknis tidak diselesaikan oleh rekanan.

Permintaan tindakan manajemen

Komisi D meminta manajemen rumah sakit tidak bersikap lemah dalam menegakkan kontrak demi melindungi hak pelayanan publik. Jika rekanan TI dinilai tidak mampu memperbaiki masalah penyelarasan data dan antrean, DPRD mengusulkan agar sanksi kontraktual diterapkan.

Implikasi dan langkah ke depan

Sorotan ini menempatkan tekanan pada manajemen RSUD dr. Soebandi untuk memberi penjelasan publik dan menegaskan tanggung jawab rekanan. Ke depan, transparansi kontrak dan kepastian mekanisme pengawasan teknis akan menjadi kunci untuk memastikan layanan pasien tidak terus terganggu.