DPRD Jatim Dorong Pemanfaatan Obat Bahan Alam di RS dan Puskesmas

Surabaya — DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan produk obat bahan alam yang telah teruji secara medis di rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah provinsi. Inisiatif ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam yang sedang dibahas untuk memperkuat riset, pengawasan, dan hilirisasi industri herbal lokal.

Tujuan dan cakupan Raperda

Raperda bertujuan menjadikan produk herbal sebagai terapi mandiri maupun komplementer yang mendampingi pengobatan konvensional. Namun, pemanfaatan itu harus berdasarkan pembuktian ilmiah dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

Penguatan ekosistem industri dari hulu ke hilir

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Ony Setiawan, menyatakan Raperda ini tidak hanya mengatur pemanfaatan, tetapi juga memperkuat ekosistem industri herbal lokal secara menyeluruh.

Berdasarkan data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Jawa Timur memiliki 66 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 31 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Meski potensinya besar, pengembangan masih terkendala penelitian, minimnya hilirisasi, dan sedikit produk yang naik kelas menjadi obat herbal terstandar atau fitofarmaka.

Fasilitasi riset dan uji klinis

Salah satu poin penting Raperda adalah fasilitasi pembuktian ilmiah produk herbal melalui kerja sama Pemprov Jatim dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fasilitasi meliputi penelitian praklinis hingga uji klinis untuk memastikan dasar ilmiah produk.

Raperda juga mendorong kemudahan akses bagi peneliti dan akademisi, termasuk rekomendasi pembebasan biaya retribusi penggunaan laboratorium milik pemerintah provinsi.

Dukungan bagi pelaku usaha kecil dan koperasi

Pemerintah daerah akan memfasilitasi sejumlah dukungan untuk pelaku usaha, antara lain:

• fasilitasi pembuktian ilmiah produk,
• pendampingan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
• akses pembiayaan, dan
• penyediaan rumah produksi bersama yang memenuhi standar produksi obat tradisional.

Dengan dukungan ini, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Pengawasan berjenjang untuk perlindungan konsumen

Raperda mengatur sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Pengawasan bahan baku melibatkan sektor pertanian dan kehutanan. Bahan obat dipantau sektor kesehatan, sedangkan produk jadi berada di bawah pengawasan sektor perdagangan dengan koordinasi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Raperda ini dirancang untuk menggeser orientasi pengaturan menjadi fasilitasi menyeluruh dari rantai hulu hingga hilir secara terpadu, berkelanjutan, dan berdaya saing,” ungkap Ony Setiawan, Selasa (10/11/2026).

Ony juga menegaskan, gubernur diminta menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi jangka menengah paling lambat enam bulan setelah perda diundangkan, sebagai langkah konkret pelaksanaan regulasi.

“Bapemperda merekomendasikan agar Raperda ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar mewujudkan Obat Bahan Alam Jawa Timur yang aman, bermutu, berkhasiat, berdaya saing, dan berkelanjutan,”

Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, DPRD berharap industri herbal Jawa Timur bisa berkembang sambil menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.