Puan: DPR Tindaklanjuti HMP Pemakzulan Gibran Usai Sidang

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tindak lanjut dijadwalkan setelah pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027. Puan menegaskan pembahasan akan memperhatikan mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.

Rencana tindak lanjut pimpinan DPR

Puan mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan usulan HMP dari sejumlah fraksi. Namun DPR belum menentukan langkah lanjutan karena perlu mendengarkan masukan lebih dahulu. Proses pembahasan akan dimulai setelah masa sidang dibuka resmi.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,"

Pernyataan itu disampaikan Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Mekanisme dan dasar konstitusional

Puan menekankan setiap langkah DPR harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi. Ia mengatakan usulan akan dipelajari sebelum pimpinan mengambil keputusan. Prinsip kepatuhan pada konstitusi menjadi acuan dalam seluruh pembahasan.

"Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,"

Masukan fraksi dan bahan pembahasan

Pimpinan DPR akan mendengar masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait. Aspirasi yang dikumpulkan selama masa reses juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

• Fraksi-fraksi di DPR
• BAM dan badan internal DPR lainnya
• Anggota-anggota fraksi yang menyampaikan aspirasi pada masa reses

"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,"

Konteks politik dan respons DPR

Wacana penggunaan HMP muncul di tengah desakan beberapa partai agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Desakan itu menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan ijazah SMA Gibran, yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan.

Puan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, menegaskan DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai politik lain. Ia menyatakan setiap partai memiliki mekanisme dan aturan sendiri untuk menyikapi dinamika tersebut.

Langkah selanjutnya

Puan menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden, sehingga belum ada dasar perubahan status jabatan. Ia meminta publik menunggu pernyataan resmi jika muncul informasi lebih lanjut.

"Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah,"

"Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,"

Dengan demikian DPR akan memulai pembahasan setelah membuka masa sidang, sambil mengkaji seluruh masukan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.