DPRD Minta DLH Perbaiki Pengawasan Solar Truk Sampah

SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M. Eri Irawan, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memperbaiki sistem pengawasan penggunaan bahan bakar operasional truk pengangkut sampah. Permintaan itu disampaikan menanggapi dugaan penyalahgunaan solar subsidi yang melibatkan dua pengemudi truk.

Alasan dan konteks

Eri menegaskan bahwa bahan bakar operasional kendaraan pengangkut sampah dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, penggunaan harus sesuai peruntukan dan mendukung pelayanan publik.

Ia menyayangkan adanya oknum yang diduga memanfaatkan fasilitas operasional pemerintah untuk kepentingan pribadi. Menurut Eri, hal ini menurunkan efektivitas layanan pengangkutan sampah di Kota Surabaya.

“Karena solar ini kan dibeli dari biaya APBD dari pajak masyarakat sehingga semestinya digunakan dengan optimal, apalagi itu kan solar untuk proses pengangkutan sampah,” tegas Eri Irawan, Selasa (10/11/2026).

Tindakan DLH dan sanksi

Eri mengapresiasi langkah cepat Kepala DLH Surabaya dalam mengungkap dugaan praktik jual beli solar subsidi yang diduga berlangsung selama dua tahun. DLH dilaporkan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap dua pengemudi yang diduga terlibat.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai tindakan tegas perlu agar fasilitas dan anggaran operasional pemerintah tidak disalahgunakan. Ia berharap sanksi menjadi efek jera bagi pihak yang melanggar.

“Langkah kepala DLH sudah tepat untuk menginvestigasi dan melakukan langkah-langkah terkait upaya agar tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu,” katanya.

Langkah lanjutan ke aparat penegak hukum

Kepala DLH Surabaya, M. Fikser, menyatakan penanganan kasus tidak hanya menyasar kedua pengemudi. Temuan itu akan diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk penyelidikan lebih lanjut.

Fikser mengatakan pelaporan bertujuan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas administrasi di lingkungan DLH.

“Kita teruskan ke APH, biar nanti terbukti apakah memang itu semua driver atau kemudian ini petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat,” ujarnya.

Rekomendasi pengawasan

Eri menekankan bahwa penindakan harus disertai pembenahan sistem pengawasan. DLH perlu membangun mekanisme mitigasi yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Dalam rangka itu, DPRD berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran operasional. Tujuannya agar fasilitas pelayanan publik benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tindakan yang ditempuh

• Sanksi pemberhentian terhadap dua pengemudi truk.
• Pelaporan temuan ke aparat penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.
• Upaya pembenahan sistem pengawasan dan mitigasi potensi penyimpangan.

Kasus ini menunjukkan kebutuhan penguatan pengawasan terhadap alokasi anggaran operasional pemerintah. DPRD dan DLH berjanji mengikuti proses hukum dan memperbaiki sistem agar penyalahgunaan serupa tidak terulang.