Puan: DPR Awasi Dugaan Penyadapan Prabowo, Dukung Polri

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan mengawal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui fungsi pengawasan. Pernyataan disampaikan pada pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). DPR menyatakan mendukung pengusutan Polri agar berjalan transparan dan profesional.

Pengawasan atas kasus penyadapan

Puan menekankan penanganan kasus harus menjunjung profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum. Ia mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, atau pembungkaman suara kritis masyarakat.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,”

Menurut Puan, aparat penegak hukum harus bekerja tanpa menjadi alat kekuasaan pihak mana pun. DPR akan memantau proses penyelidikan dan memastikan transparansi dalam setiap langkah pengusutan.

Agenda pengawasan lain dalam masa persidangan

Selain kasus penyadapan, Puan menyebut sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR pada masa persidangan ini. Topik tersebut diprioritaskan karena berdampak langsung pada pelayanan publik dan stabilitas nasional.

• Penyelesaian administrasi kewilayahan dan permasalahan tata kelola daerah
• Penanganan kasus perundungan anak dan perlindungan anak
• Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
• Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
• Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya
• Percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat akibat bencana
• Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan kawasan industri
• Ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
• Reformasi data dan kesiapan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Pemerataan program revitalisasi sekolah di sektor pendidikan
• Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
• Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri

Reses dan tindak lanjut aspirasi konstituen

Puan mengingatkan bahwa aspirasi yang dihimpun anggota DPR saat reses harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut itu meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menjawab kebutuhan publik.

“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,”

Dengan agenda pengawasan yang luas, Puan menegaskan DPR berkomitmen menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk mengawal penyelenggaraan negara sekaligus melindungi dan menyejahterakan rakyat.