DPRD Jember Minta Pencairan Insentif Guru Ngaji Tak Dekat Ramadan

JEMBER — Komisi D DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember memastikan pencairan insentif untuk guru ngaji dan marbot tidak berdekatan dengan Ramadan dan Idulfitri 2027. Permintaan itu disampaikan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk 2027, untuk menjamin bantuan tiba tepat waktu dan tepat sasaran.

Permintaan penjadwalan pencairan

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi D, Wahyu Prayudi Nugroho, pada Senin (9/11/2026). Ia merujuk pada rapat kerja Komisi D bersama Bagian Kesra yang digelar Sabtu (7/11/2026).

"Jangan sampai insentif guru ngaji, marbot, serta bantuan lainnya pencairannya mepet dengan hari raya,"

Wahyu menilai kepastian waktu penyaluran sangat penting agar bantuan dapat dimanfaatkan ketika benar-benar dibutuhkan, bukan hanya menjelang hari raya.

Sorotan pada pendataan dan prioritas anggaran

Dalam pembahasan RKA, Komisi D menekankan bahwa penyusunan anggaran Kesra harus memperhatikan skala prioritas berdasarkan urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain alokasi, ketepatan jadwal realisasi dan akurasi penerima dianggap krusial.

Wahyu juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran.

"Di ranah inilah pentingnya pendataan secara akurat. Ketepatan sasaran serta waktu penyaluran menjadi bagian penting,"

Pengadaan seragam pengajian fleksibel

Komisi D juga membahas rencana pengadaan seragam pengajian. Menurut Komisi, program seragam memiliki fleksibilitas waktu pelaksanaan sehingga penjadwalannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang lebih mendesak.

Dengan demikian, alokasi untuk program yang sifatnya tidak mendesak bisa diatur agar tidak mengganggu realisasi bantuan yang bersifat kebutuhan langsung.

Fungsi pengawasan dan tindak lanjut

Pembahasan RKA Kesra ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan anggaran daerah. Komisi D meminta agar program-program kesejahteraan tidak berhenti sebagai rencana administratif, melainkan direalisasikan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Ke depan, langkah yang diharapkan meliputi penjadwalan pencairan yang lebih rinci, perbaikan pendataan penerima, dan penentuan prioritas pelaksanaan program agar bantuan mencapai sasaran dengan tepat waktu.