Surabaya: Anggaran DSDABM 2027 Turun, Prioritaskan Pengendalian Banjir

Surabaya — Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta penurunan anggaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk 2027 tidak mengurangi upaya pengendalian banjir. Anggaran yang diajukan turun sebesar Rp 224 miliar, namun penyelesaian titik genangan dan peningkatan infrastruktur harus tetap prioritas.

Progres pengerjaan dan realisasi 2026

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyampaikan pengecekan progres penanganan banjir bersama DSDABM dalam pembahasan RAPBD 2027. Ia menyatakan realisasi fisik berbagai pekerjaan infrastruktur pada 2026 sudah mencapai sekitar 90 persen.

Penyerapan anggaran belum sepenuhnya terealisasi karena masih menunggu proses pencairan. Eri juga memaparkan capaian teknis serta lokasi-lokasi yang sudah ditangani.

"Alhamdulillah untuk progres fisik semua perencanaan ini sudah 90 persen. Meskipun anggaran masih belum terserap semua karena menunggu pencairan," ujar Eri.

Capaian fisik: lokasi, saluran, dan rumah pompa

Hingga 2026, Pemkot Surabaya telah menyelesaikan pembangunan penanganan banjir di 180 lokasi dengan total panjang saluran mencapai 51 kilometer. Normalisasi dilakukan pada 964 saluran, dari skala lingkungan hingga perkotaan.

Beberapa proyek besar telah rampung, seperti normalisasi Kali Jagir dari hulu hingga hilir Wonorejo, serta pembangunan bozem di Medokan Ayu dan Margomulyo. Pemerintah juga mengoperasikan 83 rumah pompa existing dan menambah rumah pompa baru di Nginden Petani serta Wonorejo 2.

Anggaran 2027 dan alasan penurunan

Anggaran DSDABM yang diajukan untuk 2027 tercatat sebesar Rp 2,15 triliun. Jumlah ini turun sekitar Rp 224 miliar dibandingkan alokasi 2026 yang mendekati Rp 2,3 triliun.

Eri menjelaskan penurunan sebagian disebabkan beberapa pekerjaan besar sudah selesai. Meski demikian, penyelesaian titik genangan yang tersisa akan dilanjutkan secara bertahap hingga 2029.

"Penurunan ini sebagian karena beberapa pengerjaan besar sudah tuntas. Sisa titik genangan nanti secara berkelanjutan kita selesaikan sampai 2029," tegasnya.

Strategi mengurangi genangan dan alternatif pembiayaan

Dalam strategi penanganan, Pemkot fokus pada pengurangan jumlah titik genangan dan pemendekan durasi genangan. Langkah konkret meliputi peningkatan kapasitas rumah pompa, penambahan saluran, dan pembangunan bozem.

Eri menyebut berbagai upaya itu telah membantu mengurangi sekitar 50 titik genangan pada tahun ini. Selain mengandalkan APBD, Pemkot juga menyiapkan pembiayaan alternatif sekitar Rp 600 miliar untuk pembangunan saluran pada 2026-2027.

Catatan DPRD dan kelanjutan program

Komisi C menekankan kesinambungan program agar penurunan anggaran tidak menghambat pekerjaan pengendalian banjir. Selain itu, sebagian pekerjaan saluran lingkungan kini dibiayai melalui dana kelurahan (dakel), sehingga mengurangi beban APBD.

"Tetapi kita harapkan tidak mengurangi upaya pengendalian banjir dan perwujudan infrastruktur jalan yang baik," ujar Eri.

Dengan perencanaan berkelanjutan dan sumber pendanaan campuran, pemerintah kota menaruh harapan bahwa dampak genangan pada musim hujan mendatang tidak separah tahun-tahun sebelumnya.