DPRD Magetan Ajak Warga Awasi Peredaran Minuman Beralkohol

Magetan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengajak masyarakat aktif memantau peredaran minuman beralkohol untuk melindungi generasi muda. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Magetan, H. Suyatno, saat menggelar sosialisasi Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Panekan.

Tujuan Perda dan ruang lingkup

Perda Nomor 8 Tahun 2015 dirancang untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Regulasi ini bertujuan melindungi kesehatan jasmani dan rohani warga, menjaga ketertiban umum, serta menekan angka kriminalitas yang dipicu konsumsi minuman keras.

Selain aspek perlindungan sosial, perda tersebut juga memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Aturan itu membatasi akses penjualan sehingga minuman beralkohol hanya dapat diperoleh di lokasi tertentu yang diizinkan oleh undang-undang.

Prosedur perizinan dan pengawasan

Pemerintah Kabupaten Magetan menerapkan prosedur perizinan yang ketat bagi penjual minuman beralkohol. Proses itu meliputi verifikasi administrasi dan penilaian lokasi usaha sebelum izin diterbitkan.

Meski mekanisme hukum dan administrasi sudah ada, efektivitas pengendalian tetap bergantung pada penegakan di lapangan. DPRD memandang pengawasan rutin dan sanksi tegas perlu dijalankan agar perda dapat berjalan sesuai tujuan.

Peran masyarakat sangat krusial

Suyatno menekankan bahwa partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan pengendalian peredaran miras. Ia mendorong warga tidak ragu melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lingkungan masing-masing.

Perda ini merupakan instrumen penting untuk mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magetan sekaligus langkah nyata melindungi generasi bangsa.

Masyarakat dapat melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada aparat Pemkab Magetan jika menemukan peredaran yang tidak sesuai aturan.

Pelaporan dapat dilakukan langsung ke aparat pemerintah daerah sehingga langkah penegakan dapat segera diambil. Dengan demikian, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga.

Pendekatan non-yuridis

Tidak hanya mengandalkan aspek hukum, DPRD juga mendorong pendekatan moral dan kemasyarakatan. Suyatno menyebut penanaman nilai agama, perkuatan jaringan organisasi masyarakat, dan pembinaan berkelanjutan sebagai upaya tambahan untuk mereduksi konsumsi miras.

Langkah tersebut diharapkan membentuk budaya penolakan terhadap konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya bagi anak muda dan tatanan sosial setempat.

Implikasi dan langkah ke depan

Perda Nomor 8 Tahun 2015 menjadi alat hukum penting, namun keberhasilannya tergantung pada koordinasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat. Ke depan, DPRD dan Pemkab perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan lapangan, dan mekanisme pelaporan untuk memastikan peredaran minuman beralkohol terkendali.

Kesimpulannya, pengendalian miras di Magetan memerlukan kombinasi regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta peran aktif warga dalam pengawasan.