Eri Cahyadi Minta Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Benowo Diproses Hukum
SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta penanganan dugaan penyalahgunaan solar subsidi dari tangki truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sekitar TPA Benowo diproses secara hukum. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan resmi dari Kepala DLH pada Minggu, 8 November 2026. Pemkot menolak penyelesaian hanya melalui pemeriksaan internal dinas dan menekankan pengusutan menyeluruh.
Temuan saat survei penilaian Adipura
Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan dugaan itu terungkap ketika tim DLH melakukan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura. Saat menunggu akses keluar di kawasan barat, petugas melihat satu truk sampah milik DLH berhenti di lokasi yang mencurigakan.
Petugas menemukan sejumlah galon dan sebuah gudang kecil yang menyimpan banyak galon berisi bahan bakar. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Sekretaris DLH yang turun langsung ke lokasi.
Pemeriksaan sopir dan pengakuan
DLH memanggil dua sopir yang diduga terlibat untuk pemeriksaan internal dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pemeriksaan awal, kedua sopir mengaku baru melakukan pemindahan solar sekitar dua bulan. Namun setelah keterangan lanjutan, salah satu sopir mengakui praktik tersebut telah berlangsung sekitar lima tahun.
Sopir kedua juga diduga melakukan praktik serupa dalam periode yang lebih lama. Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain di lingkungan dinas.
Tindak lanjut: proses hukum dan pengungkapan pihak terlibat
Wali Kota Eri menegaskan bahwa aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo harus diproses hukum. Ia juga meminta DLH mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan petugas administrasi.
Aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo ini saya pastikan diproses hukum. Matur nuwun teman-teman DLH yang sudah berani bongkar hal-hal tidak benar seperti ini,
Fikser menyatakan DLH akan meneruskan temuan ke aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Ia memastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan kedua sopir akan diproses sesuai aturan.
Reformasi internal dan pelayanan publik
DLH berencana memperketat pengawasan internal agar praktik serupa tidak terulang. Fikser juga menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi yang tetap menjalankan tugas jujur dan menolak pencurian bahan bakar.
Saya pastikan bahwa selama saya masih di Dinas Lingkungan Hidup praktik-praktik ini tidak akan terulang kembali,
Selain itu, Fikser meminta maaf jika pelayanan DLH belum maksimal dan berkomitmen memperbaiki tata kelola sekaligus kualitas layanan kebersihan untuk warga Surabaya.
Kasus ini kini diserahkan ke aparat penegak hukum untuk penyidikan lebih lanjut.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Soekarno Run Blitar 2026: PDIP Dorong Sport Tourism dan Solidaritas
Novita Hardini hadiri Soekarno Run 8 Nov 2026 di Blitar; acara PDI Perjuangan padukan sport tourism, ekonomi...
Soekarno Run Blitar 2026 Dorong Sport Tourism dan Ekonomi Kreatif
Soekarno Run 2026 di Blitar menggabungkan lomba lari, sport tourism, dan ekonomi kreatif sebagai wujud PDI P...
Banyuwangi Batik Festival 2026: OJK Dukung Pelestarian Motif Lokal
BBF 2026 digelar 7 Nov di Gesibu Blambangan dengan dukungan OJK; motif Sabuk Mangir Latar Ukel diangkat untu...
Soekarno Run Blitar 2026: Pelari 52 dan 17 Tahun Bawa Pulang Trofi
Soekarno Run Blitar 2026 diikuti 4.200 pelari; Raquel (52) juara 5K Master, Farles (17) juara pelajar 5K.
DPRD Minta Kejelasan SK Pemutakhiran LP2B Jember untuk APBD 2027
DPRD Jember mendesak salinan SK pemutakhiran LP2B untuk memastikan program ketahanan pangan dan pembangunan...
DPRD Kediri: Tingkatkan Dukungan untuk Ormas Keagamaan
Yuzar Rasyid mendorong pemerintah memperkuat dukungan bagi ormas keagamaan untuk pembinaan akhlak dan pening...