Politik

Eri Cahyadi Minta Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Benowo Diproses Hukum

Bagikan:

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta penanganan dugaan penyalahgunaan solar subsidi dari tangki truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sekitar TPA Benowo diproses secara hukum. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan resmi dari Kepala DLH pada Minggu, 8 November 2026. Pemkot menolak penyelesaian hanya melalui pemeriksaan internal dinas dan menekankan pengusutan menyeluruh.

Temuan saat survei penilaian Adipura

Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan dugaan itu terungkap ketika tim DLH melakukan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura. Saat menunggu akses keluar di kawasan barat, petugas melihat satu truk sampah milik DLH berhenti di lokasi yang mencurigakan.

Petugas menemukan sejumlah galon dan sebuah gudang kecil yang menyimpan banyak galon berisi bahan bakar. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Sekretaris DLH yang turun langsung ke lokasi.

Pemeriksaan sopir dan pengakuan

DLH memanggil dua sopir yang diduga terlibat untuk pemeriksaan internal dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pemeriksaan awal, kedua sopir mengaku baru melakukan pemindahan solar sekitar dua bulan. Namun setelah keterangan lanjutan, salah satu sopir mengakui praktik tersebut telah berlangsung sekitar lima tahun.

Sopir kedua juga diduga melakukan praktik serupa dalam periode yang lebih lama. Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain di lingkungan dinas.

Tindak lanjut: proses hukum dan pengungkapan pihak terlibat

Wali Kota Eri menegaskan bahwa aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo harus diproses hukum. Ia juga meminta DLH mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan petugas administrasi.

Aktivitas jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo ini saya pastikan diproses hukum. Matur nuwun teman-teman DLH yang sudah berani bongkar hal-hal tidak benar seperti ini,

Fikser menyatakan DLH akan meneruskan temuan ke aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Ia memastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan kedua sopir akan diproses sesuai aturan.

Reformasi internal dan pelayanan publik

DLH berencana memperketat pengawasan internal agar praktik serupa tidak terulang. Fikser juga menyampaikan apresiasi kepada para pengemudi yang tetap menjalankan tugas jujur dan menolak pencurian bahan bakar.

Saya pastikan bahwa selama saya masih di Dinas Lingkungan Hidup praktik-praktik ini tidak akan terulang kembali,

Selain itu, Fikser meminta maaf jika pelayanan DLH belum maksimal dan berkomitmen memperbaiki tata kelola sekaligus kualitas layanan kebersihan untuk warga Surabaya.

Kasus ini kini diserahkan ke aparat penegak hukum untuk penyidikan lebih lanjut.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait