Tanah Longsor di Senduro Lumajang, PDI Perjuangan Bangun Tanggul Darurat

Lumajang — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang sekaligus Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, meninjau lokasi tanah longsor di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, pada Minggu sore, 8 November 2026. Peninjauan dilakukan setelah warga melaporkan adanya ancaman longsor susulan akibat retakan pada dinding rumah warga.

Peninjauan dan temuan lapangan

Di lokasi, tim menemukan dinding samping sebuah rumah mengalami keretakan cukup signifikan. Kondisi itu dinilai berisiko memicu longsor lanjutan yang dapat mengancam keselamatan penghuni jika tidak segera ditangani.

Supratman menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas. Ia langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari masyarakat untuk menilai dampak dan kebutuhan darurat.

Tanggul darurat dan langkah cepat

Sebagai langkah awal, Supratman menyatakan akan mengerahkan pengurus PDI Perjuangan setempat untuk bergotong royong membangun tanggul penahan tanah (TPT) darurat. Tindakan ini dimaksudkan untuk meredam risiko longsor sementara menunggu penanganan dari instansi teknis.

"Begitu menerima laporan dari masyarakat, kami langsung berupaya melihat kondisi di lapangan. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi longsor susulan yang dapat menimbulkan dampak lebih besar,"

Menurut Supratman, TPT darurat bersifat sementara dan hanya untuk meminimalkan risiko saat curah hujan tinggi.

Koordinasi dengan BPBD dan dorongan pembangunan permanen

Selain penanganan darurat, Supratman menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Ia juga berencana mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan TPT permanen di titik longsor tersebut.

"Jangan sampai masyarakat terus dihantui rasa khawatir setiap kali hujan turun,"

Langkah koordinasi diharapkan mempercepat penilaian teknis dan penanganan permanen. Pembangunan TPT yang lebih kokoh dinilai penting untuk mengurangi kerawanan bencana di daerah rawan longsor.

Dampak sosial dan peran wakil rakyat

Supratman menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah warga bukan hanya soal legislasi dan pengawasan. Ia mengatakan wakil rakyat harus hadir secara nyata untuk merespons persoalan sosial dan kebencanaan di daerah.

Warga setempat menunggu tindak lanjut resmi dari BPBD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sementara upaya TPT darurat menjadi langkah penyangga sementara untuk mengurangi risiko sampai solusi permanen terealisasi.

Penanganan lanjutan akan bergantung pada hasil verifikasi teknis dan ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, sehingga koordinasi segera antara partai politik, BPBD, dan pemda menjadi krusial.