DPRD Jatim: Gibran Sebaiknya Mundur Secara Sukarela

Surabaya — Anggota DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara Goa meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen persyaratan pendidikannya, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu disampaikan saat Yordan menerima perwakilan massa yang berdemo menuntut pemakzulan Gibran di Gedung DPRD Jatim.

Aspirasi pemakzulan disuarakan massa

Ribuan demonstran berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim menuntut DPR RI memproses dugaan ketidaksesuaian dokumen pendidikan yang diajukan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Para pengunjuk rasa meminta mekanisme ketatanegaraan digunakan untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.

Yordan menyatakan aspirasi itu akan diteruskan ke DPR RI karena bersifat bagian dari tuntutan rakyat Jawa Timur. Menurutnya, tindak lanjut formal menjadi kewenangan DPR melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

"Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan hak menyatakan pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,"

Saran pengunduran diri dan soal legitimasi moral

Yordan menilai putusan MA dan MK menimbulkan persoalan legitimasi. Ia menilai langkah paling elegan adalah jika Gibran memilih mundur secara sukarela untuk meredam ketegangan politik.

"Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,"

Walau demikian, Yordan menegaskan hingga kini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim belum mengeluarkan sikap resmi terkait tuntutan tersebut. Ia mendorong agar DPR RI mengambil sikap melalui prosedur kelembagaan yang tepat.

Ringkasan putusan MK dan MA

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan yang menyoal Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi bagian dokumen persyaratan Gibran, sehingga surat keterangan itu dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut.

Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan soal ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari luar negeri. Namun MK menolak permohonan para pemohon karena masalah kedudukan hukum dan tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Langkah konstitusional ke depan

Perbedaan antara putusan pengadilan dan tuntutan politik membuat proses berikutnya bergantung pada kewenangan lembaga negara. Jika aspirasi pemakzulan ditindaklanjuti, DPR RI memiliki mekanisme konstitusional untuk menilai dan memutuskan langkah selanjutnya, termasuk melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Isu ini diperkirakan akan terus menjadi bagian dinamika politik nasional, dengan potensi pengaruh pada legitimasi publik dan hubungan partai politik ke depan.