DPRD Jatim: Desak Gibran Mundur setelah Putusan MA dan MK

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara Goa meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu disampaikan saat Yordan menerima perwakilan massa yang menggelar aksi menuntut pemakzulan Gibran di Gedung DPRD Jatim, Selasa (10/11/2026).

Aksi massa dan tuntutan pemakzulan

Ratusan pengunjuk rasa menuntut agar persoalan dokumen persyaratan pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Mereka meminta DPR RI membuka proses hukum politik, termasuk kemungkinan pemakzulan jika ditemukan dasar konstitusional.

Yordan menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan meneruskan tuntutan ke lembaga yang berwenang.

Reaksi Yordan: usulan pengunduran diri

Yordan menilai putusan MA dan MK menimbulkan persoalan legitimasi moral yang harus diperhatikan oleh pejabat publik. Ia menyarankan langkah yang dinilainya lebih elegan untuk menyelesaikan kontroversi.

“Tentu lebih elegan lagi kalau kemudian beliau mau dengan legowo mengundurkan diri. Karena secara konstitusi juga legitimasi moralnya menurut saya dengan putusan MK dan MA ini juga hilang,”

Ia menambahkan bahwa aspirasi rakyat Jawa Timur harus disampaikan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti lewat mekanisme formal.

“Karena kalau sesuai dengan ketentuan, yang bisa menindaklanjuti tentu DPR RI dengan Hak Menyatakan Pendapat. Karena ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Jawa Timur yang hari ini hadir, maka kami teruskan ini ke DPR RI,”

Status resmi partai dan respons kelembagaan

Yordan menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim belum mengambil keputusan resmi terkait sikap partai. Meski demikian, ia melihat ada kebutuhan agar DPR RI merespons perkembangan perkara pasca putusan MA dan MK melalui jalur kelembagaan.

Putusan MA dan MK

Perkara terkait dokumen pendidikan Gibran menghasilkan dua putusan penting yang berbeda fokus:

• MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA dan menyatakan surat itu batal serta memerintahkan pencabutannya.
• MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak ada bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan setara SMA dari luar negeri, tetapi menolak permohonan pemohon karena masalah kedudukan hukum; MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Langkah selanjutnya

Yordan menyatakan aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa akan diteruskan ke DPR RI. Ia menekankan bahwa langkah formal seperti pemakzulan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme konstitusional di tingkat DPR RI, termasuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Polemik ini kini menjadi bagian dari dinamika politik yang berbeda dari keputusan hukum. Bagaimanapun, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan DPR RI dan langkah politis para pihak terkait.