Kepala Daerah Tampilkan Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

JAKARTA — Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan model pengelolaan sampah yang menitikberatkan pelibatan masyarakat dan pemulihan nilai ekonomi sampah. Pemaparan itu berlangsung pada talkshow "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" di rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026, Selasa (10/11/2026), di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Garis besar dan tujuan

Forum hybrid ini menampilkan kepala daerah dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Gubernur Bali, wali kota, dan beberapa bupati. Mereka berbagi praktik yang menekankan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengolahan berbasis masyarakat, dan pemanfaatan hasil sebagai nilai ekonomi.

"Pengelolaan sampah harus jadi gerakan nyata, bukan sekadar wacana,"

Kata tersebut diucapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menegaskan kebutuhan kepemimpinan politik yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Inovasi berbasis masyarakat: contoh Banyumas dan Yogyakarta

Di Banyumas, setelah TPA ditutup pada 2018, pengelolaan sampah dikelola kelompok swadaya lewat TPS 3R dan TPST. Sistem ini menyerap sekitar 2.400 tenaga kerja dan menurunkan anggaran operasional dari lebih Rp30 miliar per tahun menjadi sekitar Rp10,8 miliar. Pendapatan pengelolaan sampah kini mencapai Rp2–3 miliar per bulan.

"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri," kata Bupati Sadewo Tri Lastiono.

Yogyakarta mengalihkan anggaran pembelian dua mobil dinas menjadi pembelian 600 gerobak sampah untuk gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Hasto Wardoyo menyebut sampah makanan rumah tangga diolah menjadi pakan ternak, sementara makanan layak dari hotel disalurkan melalui food bank. Kini kota itu memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.

Model insentif dan pendidikan: Trenggalek

Trenggalek mengaktifkan generasi muda lewat sistem insentif di sekolah. Sekolah menjadi waste station di mana siswa menyetorkan sampah terpilah dan memperoleh poin yang dapat diuangkan setelah sampah terjual.

• Botol plastik: 4,17 poin
• Kertas: 2,5 poin
• Plastik lunak: 1,25 poin
• Minyak jelantah: 5 poin

"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," ujar Bupati Mochamad Nur Arifin.

Kebijakan dan regulasi: Bali dan Banyuwangi

Gubernur Bali I Wayan Koster menyoroti peran regulasi. Pergub Nomor 97 Tahun 2018 membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan sejak April 2022 melarang minuman kemasan gelas di bawah satu liter. Sementara di Banyuwangi, tingkat pengolahan meningkat dari 24% (2021) menjadi hampir 69% (2025) dengan dukungan 33 TPS 3R.

"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," kata Bupati Ipuk Fiestiandani menanggapi penumpukan sampah yang kembali terjadi di beberapa lokasi.

Kepemimpinan dan replikasi praktik

Wali Kota Surabaya menargetkan seluruh RW menjadi kampung zero waste pada 2027 dengan melibatkan 1.360 RW. Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendorong agar praktik baik dibukukan sebagai referensi agar cepat direplikasi oleh daerah lain.

"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," ujar Basuki Tjahaja Purnama.

Penutup: Agenda nasional dan langkah ke depan

PPSN 2026 menjadi wadah berbagi praktik dan memperkuat kolaborasi antardaerah. PDI Perjuangan meluncurkan program Teba Mega Merawat Pertiwi untuk membangun 3.000 teba modern di kantor partai sebagai upaya pengolahan organik sejak sumber. Rangkaian workshop dan eksebisi juga menekankan perubahan perilaku, pemberdayaan ekonomi, serta teknologi sesuai kebutuhan daerah sebagai kunci pengelolaan sampah berkelanjutan.