APBD Surabaya 2027 Disahkan Rp12,9 T, Fokus Kesejahteraan

SURABAYA — DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya menyahkan APBD 2027 sebesar Rp12,9 triliun dalam rapat paripurna pada Selasa (10/11/2026). Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri menegaskan alokasi anggaran harus langsung menjawab kebutuhan riil warga, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga layanan publik.

Pengesahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini, menurut DPRD, menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Pengesahan anggaran dan arah kebijakan

Rapat paripurna menghasilkan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif untuk APBD 2027. Kedua pihak menyatakan komitmen menjaga target pembangunan di tengah tantangan fiskal daerah.

Menurut Syaifuddin, penyusunan anggaran didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap masukan publik dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemkot dianggap kunci agar potensi pendapatan kota dapat dioptimalkan.

Prioritas penganggaran: pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik

Dalam APBD 2027, DPRD dan Pemkot memprioritaskan program yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga. Fokus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, perbaikan infrastruktur dasar, serta perluasan layanan sosial.

“Kita aplikasikan untuk semangat menyejahterakan masyarakat. Maka tentunya segala upaya ini terus kita dedikasikan untuk kepentingan warga Kota Surabaya,”

— Syaifuddin Zuhri, Ketua DPRD Kota Surabaya

Syaifuddin menambahkan bahwa DPRD akan mendorong prioritas anggaran mendapat dukungan memadai. Ia menyebutkan pentingnya menaikkan potensi pendapatan yang realistis untuk membiayai program-program tersebut.

“Ini adalah wujud upaya sinergisitas DPRD dengan pemerintah kota. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan ya kita naikkan, serta memprioritaskan program-program penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan apa yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Kota Surabaya,”

— Syaifuddin Zuhri

Perluasan bantuan sosial dan indikator kesejahteraan

Salah satu perhatian utama APBD 2027 adalah perluasan jangkauan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang belum terlayani. Pemkot berupaya mengakomodasi warga desil 1 dan 2 yang selama ini belum mendapatkan bantuan.

“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insya Allah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,”

— Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Eri juga berharap anggaran baru bisa menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, serta memperbaiki rasio gini di Surabaya.

Pengawalan pelaksanaan anggaran

Setelah pengesahan, DPRD menegaskan pengawalan pelaksanaan anggaran menjadi prioritas. Tujuannya agar kesepakatan politik anggaran benar-benar terwujud dalam program yang dirasakan manfaatnya oleh warga.

Ke depan, DPRD dan Pemkot dijadwalkan melakukan pemantauan berkala serta evaluasi agar penyerapan anggaran dan capaian program sesuai target kesejahteraan.

Pengesahan APBD 2027 ini menjadi dasar bagi langkah-langkah operasional pemerintah kota dalam satu tahun anggaran mendatang, dengan orientasi utama pada kebutuhan masyarakat Surabaya.