PDI Perjuangan: APBD Bojonegoro 2027 Harus Dongkrak Kesejahteraan

Bojonegoro, 21 Oktober 2026 — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menekankan bahwa APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Pandangan Umum Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati terkait Raperda APBD 2027.

Fungsi APBD harus lebih dari sekadar dokumen

Fraksi menilai APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah. APBD harus difokuskan sebagai alat pembangunan yang memberi manfaat langsung kepada warga. Pertumbuhan ekonomi yang diincar harus disertai pemerataan dan peningkatan pendapatan keluarga.

Prioritas: pemerataan, lapangan kerja, dan kesejahteraan

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan semata. Hasil pembangunan harus tampak dalam peningkatan kualitas hidup dan luasnya peluang ekonomi bagi warga di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

“APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 harus memacu pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Bojonegoro. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi ini benar-benar bermakna bagi kehidupan masyarakat Bojonegoro,” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.

Perencanaan anggaran berbasis aspirasi warga

Fraksi juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dari APBD adalah amanah publik. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus berlandaskan kebutuhan riil dan aspirasi prioritas masyarakat. Aspirasi itu dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses anggota DPRD.

Perencanaan yang berpihak pada rakyat akan membantu memastikan dana publik menuju program yang tepat sasaran. Hal ini termasuk penguatan sektor yang menyerap tenaga kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal.

Implikasi kebijakan dan harapan ke depan

Dengan perencanaan yang lebih partisipatif dan fokus pada pemerataan, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2027 menjadi penggerak utama pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tekanan ini memberi sinyal kepada eksekutif agar menyusun rencana anggaran yang konkret dan dapat diukur dampaknya.

Proses pembahasan Raperda APBD 2027 akan berlanjut ke tahap tanggapan eksekutif dan pembahasan komisi-komisi DPRD. Perhatian utama tetap pada bagaimana anggaran diterjemahkan menjadi program yang langsung dirasakan masyarakat.