Anggaran HUT APKASI di Deliserdang Dipertanyakan, Pejabat Saling Lempar

Alokasi anggaran untuk HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kabupaten Deliserdang pada 1-3 Juli 2026 dipertanyakan. Sejumlah pejabat Pemkab Deliserdang memberi jawaban berbeda saat dimintai keterangan pada 10-11 Juni 2026, sehingga muncul dugaan ketidaktransparanan penggunaan APBD.

Pejabat saling lempar tanggung jawab

Ketika dikonfirmasi, beberapa pejabat inti di lingkungan Pemkab tampak tidak memiliki data yang sama soal sumber dan nilai anggaran. Para narasumber itu antara lain Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang; Kepala Bagian Umum Agung Tritanto; Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata Yudi Hilmawan; Kabag Tata Pemerintahan Adi Winarto; dan Kabag Kesejahteraan Rakyat Faisal Rahman Panjaitan.

“Belum, belum tahu saya (anggaran HUT APKASI),”

Itu jawaban langsung dari Kadis Kominfostan Sandra Dewi saat ditanya jumlah anggaran. Namun ia juga menyatakan mekanisme penganggaran berbeda-beda antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagian pembiayaan disebut sudah mulai dianggarkan.

Sumber pembiayaan belum jelas

Sandra Dewi menyebut ada tiga sumber yang kemungkinan membiayai kegiatan: APKASI, Pemkab Deliserdang, dan pihak ketiga non‑mengikat. Namun ia mengakui belum mengetahui detail pembiayaan dan menyarankan untuk menanyakannya ke Sekretariat APKASI.

“Betul, tapi kalau mengenai pembiayaannya belum sampai kesitu lah… karena orang ini masih membahasnya belum deal‑dealan,”

Sandra juga memastikan Kominfostan tidak menyediakan anggaran untuk pemasangan spanduk atau baliho acara, dan hanya memberikan desain.

Perbedaan keterangan antar OPD

Kepala Bagian Umum Agung Tritanto mengatakan anggaran kegiatan ditempatkan di bagian Tata Pemerintahan (Tapem) dan timnya hanya mendukung dalam bentuk konsumsi.

“APKASI di bagian Tapem (anggarannya). Panitia besarnya mereka. Kami hanya mendukung dalam bentuk konsumsi,”

Sementara Kabag Kesra Faisal Rahman menyatakan pos anggaran HUT APKASI berada di Tapem, berbeda dengan pernyataan Sandra yang menyebut kegiatan fun walk diurus Kesra. Kabag Tapem Adi Winarto memilih menunda keterangan karena sedang berada di lapangan, dan Kepala Disbudporapar Yudi Hilmawan belum merespons konfirmasi.

Proses anggaran dan implikasi

Secara prosedural, penggunaan dana daerah harus melalui pembahasan dan pengesahan bersama DPRD Deliserdang. Ketidakjelasan saat ini menimbulkan kekhawatiran publik karena acara akan dihadiri sekitar 400 kepala daerah dan dirangkaikan dengan Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026.

Hingga laporan ini disusun, Sekretariat APKASI belum memberi klarifikasi terbuka mengenai komposisi dan jumlah pembiayaan. Keterbukaan informasi anggaran dinilai penting agar penggunaan dana daerah dapat dipertanggungjawabkan sebelum pelaksanaan acara terbesar tersebut.