Kejaksaan Bakongan Ingatkan Pengelola Revitalisasi Sekolah
Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan mengingatkan pelaksana program Revitalisasi Sekolah agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran swakelola. Peringatan disampaikan pada kegiatan Penerangan Hukum yang digelar di Bakongan, Rabu (10/6), dan dihadiri kepala sekolah serta Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan dari 18 sekolah PAUD, SD, dan SMP.
Peserta kegiatan dan tujuan
Kegiatan bertema Mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Swakelola Revitalisasi Sekolah diikuti pelaksana proyek dari berbagai satuan pendidikan di wilayah kerja Cabjari Aceh Selatan di Bakongan. Hadir mewakili kejaksaan Kepala Cabang Rifai Affandi, SH MH, serta Kasubsi Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara, Rahmat Fajar, SH.
Tujuan acara ini adalah memberi pemahaman hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai sasaran.
Peringatan terkait pengelolaan anggaran
Kepala Cabang Kejaksaan menegaskan pentingnya pelaksanaan swakelola yang berlandaskan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, proses harus partisipatif dan mengutamakan kepentingan anak serta pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan swakelola harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, serta mengutamakan kepentingan anak dan pemberdayaan masyarakat setempat
Rifai juga mengingatkan agar semua pihak tidak bermain-main dengan anggaran revitalisasi sekolah dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
Kami menghimbau agar pihak sekolah dan masyarakat melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah. Kami akan menindak tegas tanpa pandang bulu
Layanan hukum dan mekanisme pelaporan
Selain penyuluhan pencegahan korupsi, Kejaksaan membuka layanan bantuan hukum untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi. Bentuk layanan disampaikan sebagai berikut:
- Pendampingan hukum (legal assistance) bagi sekolah negeri yang melaksanakan revitalisasi.
- Konsultasi hukum bagi sekolah swasta melalui Jaksa Pengacara Negara.
- Penerimaan laporan masyarakat terkait indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek.
Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko penyimpangan anggaran di tingkat pelaksana proyek.
Harapan dan implikasi
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan berharap pelaksana revitalisasi memahami aspek hukum sehingga pelaksanaan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi. Keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci pengawasan agar dana publik dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sarana pendidikan secara nyata.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...