PKPA Gelar Seminar DAMPAK Perkuat Penghapusan Pekerja Anak Sumut

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menggelar Seminar Diseminasi Baseline Study dan Diskusi Mendalam Program DAMPAK di Hotel Grand Kanaya, Medan, Rabu (10/6). Kegiatan ini digelar menjelang Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (12 Juni) untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor menghapus pekerja anak di Sumatera Utara.

Tujuan seminar dan peserta

Seminar menghadirkan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, serta lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utama adalah memperkuat kebijakan dan koordinasi agar hak anak, terutama hak atas pendidikan, terpenuhi.

Direktur Eksekutif Yayasan PKPA, Keumala Dewi, menilai peringatan internasional ini jadi momen untuk mempercepat tindakan bersama.

“Berdasarkan data baseline... sekitar 10 persen dari 400 anak responden di tiga kabupaten sasaran berada di luar sistem pendidikan formal. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,”

Hasil Baseline Study

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan persentase pekerja anak nasional mencapai 2,85 persen, sementara Sumatera Utara mencatat angka lebih tinggi, yakni 4,61 persen. Baseline Study PKPA bersama Terre des Hommes dan German Cooperation memotret kondisi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat.

Temuan utama studi meliputi: mayoritas pekerja anak berada di sektor perkebunan sawit rakyat dan perikanan; 62 persen laki-laki dan 37 persen perempuan; serta jumlah tertinggi tercatat di Kabupaten Langkat (170 anak), Serdang Bedagai (112 anak), dan Deli Serdang (97 anak).

Dampak pada anak

Data menunjukkan mayoritas pekerja anak berusia 7–11 tahun, menandakan praktik kerja dimulai pada usia sangat dini. Sebanyak 87,54 persen anak bekerja setiap hari, dan 62,95 persen bekerja enam hingga tujuh hari per minggu.

Sekitar 33,94 persen anak pekerja dilaporkan pernah mengalami cedera fisik, mulai luka sayat, terkilir, hingga patah tulang akibat aktivitas kerja.

Respons program dan rekomendasi kebijakan

PKPA bersama Terre des Hommes dan jaringan regional Talikala Filipina, didukung pendanaan BMZ Jerman, menjalankan Program IMPEC dan DAMPAK untuk meningkatkan perlindungan anak dan memperluas akses pendidikan bagi anak rentan eksploitasi.

Program mendorong tiga langkah strategis: penguatan regulasi nasional soal penghapusan pekerja anak; penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran perlindungan anak; serta integrasi data pekerja anak ke sistem informasi perlindungan anak agar intervensi lebih tepat sasaran.

Pendiri Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, Badriah, menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam penanganan masalah ini.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Tantangan kita adalah memastikan anak-anak yang saat ini bekerja tidak terjebak dalam kondisi yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka,”

Prospek ke depan

Melalui seminar dan diseminasi hasil studi, PKPA berharap muncul rekomendasi kebijakan konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Upaya ini ditujukan untuk bergerak menuju target Indonesia bebas pekerja anak.