Pengacara Minta Vonis Bebas untuk Dua Demonstran di Rantauprapat
Rantauprapat — Tim kuasa hukum meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan vonis bebas bagi Rimba Niarta Sianturi dan Robinson Tambunan. Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2022
Kronologi aksi dan pemberitahuan
Peristiwa terjadi pada 16 Juli 2025 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Besar Simpang HSJ, Dusun Sei Mambang Hilir, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir. Aksi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang menurut kuasa hukum telah diberitahukan ke Polres Labuhanbatu pada 11 Juli 2025.
Kuasa hukum mengatakan pemberitahuan itu juga dicatat saksi Intelkam Polres Labuhanbatu dalam sidang pada 10 Juni 2026. Saksi menyebut pemberitahuan terjadwal untuk tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2025, dan aksi mendapat pengawalan aparat kepolisian.
Pembelaan hukum
Penasehat hukum Hutur Irvan Pandiangan SH MH berargumen bahwa dakwaan jaksa tidak sesuai fakta persidangan. Menurutnya, tindakan demonstrasi termasuk hak konstitusional yang dijamin UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Ketentuan yang didakwakan JPU tidak tepat dan tidak sesuai fakta persidangan, karena kegiatan itu adalah unjuk rasa damai yang telah diberitahukan kepada aparat.
Bukti lokasi dan rambu
Sidang mengungkap Jalan Simpang HSJ merupakan jalan kelas III atau jalan kabupaten. Bukti yang diajukan menunjukkan jalan itu tidak diperuntukkan bagi angkutan barang melebihi delapan ton, sesuai rambu dan papan informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.
Keterangan tersebut diperkuat oleh saksi dari Bidang Perhubungan Darat, Ali Guntur Nasution.
Keterangan ahli
Ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara, Kurnia Sandi, memberi penjelasan hukum pada sidang 10 Juni 2026. Ia memaparkan unsur yang membentuk perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
Berdasarkan keterangan ahli tersebut, demonstrasi tidak serta merta dapat dikategorikan mengganggu fungsi jalan sepanjang tidak memenuhi unsur yang ditetapkan, seperti menghalangi sudut pandang, menimbulkan hambatan samping yang menurunkan kecepatan, menyebabkan kecelakaan, atau merusak prasarana jalan.
Tuntutan pembebasan dan implikasi
Kuasa hukum menyebut proses hukum ini sebagai bentuk kriminalisasi perjuangan masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang pembatasan angkutan barang. Mereka memohon agar majelis hakim membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan JPU.
Kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan. Jika divonis bersalah, maka ini menjadi preseden yang berbahaya bagi kebebasan berpendapat di muka umum,
Kedua terdakwa juga meminta perhatian lembaga terkait, termasuk Komisi III DPR RI, agar keadilan ditegakkan dan memberi putusan bebas bagi mereka yang menurutnya hanya melakukan orasi damai.
Persidangan masih berlanjut dan majelis hakim akan mempertimbangkan bukti pembelaan, kesaksian saksi, dan keterangan ahli sebelum memutus perkara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...