Pemda Diminta Segera Selesaikan Administrasi DBH Sumut 2026
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu segera menyelesaikan persyaratan administrasi agar Dana Bagi Hasil (DBH) 2026 dapat ditransfer. Rapat penyerahan DBH digelar secara virtual pada Rabu malam, 10 Juni 2026, dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman.
Kendala administrasi menghambat pencairan
Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran DBH belum bisa dilakukan karena masih terdapat kendala administratif di sejumlah daerah. Pemerintah provinsi menargetkan pencairan sesuai jadwal, namun proses administrasi belum rampung di beberapa pemerintah kabupaten/kota.
Status Perkada dan proses tender
Menurut pemprov, dari 29 kabupaten/kota penerima alokasi DBH, baru 16 daerah yang telah menyelesaikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sementara 13 daerah lainnya masih menyelesaikan dokumen tersebut.
Dari 16 daerah yang sudah menerbitkan Perkada, masih ada 10 pemda yang belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui tender. Gubernur meminta penjelasan langsung kepada pemda yang belum rampung agar hambatan administratif cepat diatasi.
Arahan gubernur untuk percepatan dan kehati-hatian
Bobby menekankan agar penyusunan Perkada dan pelaksanaan tender segera dirampungkan. Ia mengingatkan bahwa penyaluran DBH bergantung pada kelengkapan administrasi tersebut sehingga kas daerah bisa menerima transfer dari pemerintah pusat.
"Dari tenggat waktu bulan Juni yang kami berikan agar semua dana dapat tersalurkan ke Pemkab/Pemko, namun sampai saat ini belum ada yang ditransfer karena kendala administrasi," ujar Bobby.
Selain percepatan, gubernur memperingatkan agar seluruh jajaran pemda berhati-hati dalam penghitungan dan penggunaan anggaran. Ia menegaskan serapan DBH harus sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan masalah hukum kemudian hari.
"Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua," tegasnya.
Langkah selanjutnya dan implikasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmen untuk segera mentransfer dana DBH setelah seluruh persyaratan administrasi dari pemerintah kabupaten/kota dinyatakan lengkap. Percepatan penyelesaian Perkada dan pelaksanaan tender menjadi kunci agar proyek fisik dan nonfisik dapat berjalan tepat waktu.
Jika administrasi diselesaikan, transfer DBH akan mendukung realisasi program pembangunan di daerah. Sebaliknya, keterlambatan berpotensi menunda proyek dan menurunkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Catatan: Semua pihak di daerah diminta mempercepat koordinasi dan memastikan proses transparan agar dana dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pembangunan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...