Komisi IX: Rapat Anggaran BGN 2027 Digelar Tertutup

Komisi IX DPR menjelaskan alasan rapat pembahasan rancangan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) 2027 digelar tertutup pada Senin, 15 Juni 2026. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyatakan langkah itu dilakukan untuk menghindari mispersepsi publik karena angka yang dibahas masih berupa pagu indikatif dan belum final.

Alasan rapat diselenggarakan tertutup

Menurut Charles, pagu indikatif yang menjadi bahan bahasan bukan anggaran yang pasti akan digunakan BGN. Dokumen itu disusun oleh pimpinan BGN sebelumnya sehingga berisiko menimbulkan salah pengertian bila dipublikasikan sebelum diperbaiki.

"Yang akan ditampilkan bukanlah anggaran yang akurat,"

"Saya harus kasih disclaimer anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui. Ini juga bukan anggaran yang akan digunakan karena disusun oleh pimpinan BGN yang lama."

Pagu indikatif: Rp270 triliun dan potensi perubahan

Komisi IX mencatat pagu indikatif yang disampaikan BGN untuk 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun, Charles menegaskan angka tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian karena pimpinan baru BGN berencana menyusun ulang program dan sasaran penerima manfaat.

Rencana efisiensi BGN

BGN disebut akan melakukan efisiensi signifikan, baik pada alokasi anggaran maupun jumlah penerima manfaat program. Besaran pengurangan anggaran belum bisa dipastikan karena proses perhitungan masih berjalan.

"Teman-teman BGN memastikan pada 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh,"

"Berapa jumlahnya kami juga belum tahu, dan mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan."

Proses pembahasan dan tindak lanjut

Komisi IX tetap melanjutkan rapat karena siklus pembahasan anggaran sedang berjalan dan tidak memungkinkan ditunda. DPR meminta BGN mempercepat penyusunan ulang rencana program agar angka anggaran akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan 2027.

Selain soal anggaran, rapat juga menyinggung nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut akan ditangguhkan sementara sebagai bagian dari penataan program.

Sebagai langkah selanjutnya, Komisi IX meminta BGN segera menyelesaikan penyesuaian program dan menyampaikan angka yang sudah final kepada DPR agar pembahasan anggaran dapat berlanjut secara terbuka dan akurat.