Komisi IX: Rapat Anggaran BGN 2027 Digelar Tertutup
Komisi IX DPR menjelaskan alasan rapat pembahasan rancangan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) 2027 digelar tertutup pada Senin, 15 Juni 2026. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyatakan langkah itu dilakukan untuk menghindari mispersepsi publik karena angka yang dibahas masih berupa pagu indikatif dan belum final.
Alasan rapat diselenggarakan tertutup
Menurut Charles, pagu indikatif yang menjadi bahan bahasan bukan anggaran yang pasti akan digunakan BGN. Dokumen itu disusun oleh pimpinan BGN sebelumnya sehingga berisiko menimbulkan salah pengertian bila dipublikasikan sebelum diperbaiki.
"Yang akan ditampilkan bukanlah anggaran yang akurat,"
"Saya harus kasih disclaimer anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui. Ini juga bukan anggaran yang akan digunakan karena disusun oleh pimpinan BGN yang lama."
Pagu indikatif: Rp270 triliun dan potensi perubahan
Komisi IX mencatat pagu indikatif yang disampaikan BGN untuk 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun, Charles menegaskan angka tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian karena pimpinan baru BGN berencana menyusun ulang program dan sasaran penerima manfaat.
Rencana efisiensi BGN
BGN disebut akan melakukan efisiensi signifikan, baik pada alokasi anggaran maupun jumlah penerima manfaat program. Besaran pengurangan anggaran belum bisa dipastikan karena proses perhitungan masih berjalan.
"Teman-teman BGN memastikan pada 2027 anggarannya pasti akan berkurang jauh,"
"Berapa jumlahnya kami juga belum tahu, dan mereka juga belum bisa memastikan karena proses menghitung masih dilakukan."
Proses pembahasan dan tindak lanjut
Komisi IX tetap melanjutkan rapat karena siklus pembahasan anggaran sedang berjalan dan tidak memungkinkan ditunda. DPR meminta BGN mempercepat penyusunan ulang rencana program agar angka anggaran akhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan 2027.
Selain soal anggaran, rapat juga menyinggung nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut akan ditangguhkan sementara sebagai bagian dari penataan program.
Sebagai langkah selanjutnya, Komisi IX meminta BGN segera menyelesaikan penyesuaian program dan menyampaikan angka yang sudah final kepada DPR agar pembahasan anggaran dapat berlanjut secara terbuka dan akurat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...