Mahasiswa Unimed Bakar Ban saat Aksi di Depan DPRD Sumut

Medan — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unimed Bersatu menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Rabu (17/6). Aksi berlangsung sekitar dua jam dan memuncak saat massa kecewa karena tidak ada perwakilan DPRD yang menerima aspirasi mereka.

Kronologi dan suasana aksi

Aksi dimulai dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap. Seiring waktu ketegangan muncul ketika tidak ada satu pun anggota DPRD menemuinya untuk menerima tuntutan.

Kekecewaan itu memicu dorongan antara mahasiswa dan petugas kepolisian yang berjaga di gerbang kantor DPRD. Massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap sikap legislator yang dinilai tidak responsif.

Isi tuntutan mahasiswa

Dalam pernyataan yang dibacakan di lokasi, aliansi menyampaikan setidaknya sepuluh tuntutan utama. Inti dari tuntutan adalah agar kebijakan anggaran dan program pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

• Mengembalikan prioritas anggaran pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
• Penghentian program yang dinilai bersifat populis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
• Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
• Penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
• Penguatan ketahanan ekonomi melalui stabilisasi nilai tukar rupiah.
• Evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik, khususnya kelistrikan dan penyediaan air bersih.
• Realisasi penciptaan 19 juta lapangan kerja yang berkualitas dan berkeadilan.
• Pembenahan tata kelola kabinet agar pemerintahan lebih efektif dan responsif.
• Penguatan stabilitas moneter untuk menjaga daya beli masyarakat.
• Pemberian pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP, hingga SMA negeri.

Penegasan dari peserta aksi

"Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Namun sangat kami sesalkan, selama satu jam melakukan aksi tidak ada satu pun perwakilan DPRD Sumatera Utara yang hadir untuk mendengarkan tuntutan kami."

Koordinator aksi menegaskan, kekecewaan atas tidak adanya perwakilan DPRD menjadi pemicu ketegangan. Mereka menuntut agar aspirasi rakyat tidak diabaikan dan direspons secara serius oleh legislator.

"Kami ingin pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mendengar serta menindaklanjuti tuntutan ini demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kehidupan berbangsa yang lebih baik."

Implikasi dan langkah selanjutnya

Aliansi menyatakan akan terus mengawal proses penanganan tuntutan tersebut. Mereka meminta DPRD dan pemerintah daerah melakukan dialog terbuka dan evaluasi kebijakan yang dinilai membahayakan keuangan negara atau mengabaikan kepentingan rakyat.

Situasi ini menyoroti kegelisahan kelompok mahasiswa terhadap arah kebijakan fiskal dan pelayanan publik. Ke depan, respons DPRD Sumut terhadap tuntutan itu akan menjadi penentu apakah ketegangan dapat diredam melalui mekanisme dialog.