Aceh Besar Perkuat Peran Lembaga Adat untuk Pelestarian Lingkungan

Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmen memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mendukung pembangunan berlandaskan kearifan lokal. Pernyataan itu disampaikan saat Pembukaan Pra Duek Pakat Mukim, Pawang Glee, dan Sambinoe Aceh Besar di Aula UDKP Kecamatan Lhoknga, Sabtu (25/7).

Komitmen Pemerintah dan peran lembaga adat

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Aceh Besar Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Kerja Sama, Abubakar S.Ag, yang mewakili Bupati. Ia menyoroti keberlanjutan sistem adat yang diwariskan turun-temurun di Aceh.

Abubakar menegaskan pentingnya memperkuat mukim, pawang glee, dan sambinoe agar mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus menjaga nilai-nilai adat sebagai identitas masyarakat.

"Keberadaan lembaga adat merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan diberdayakan."

Menurutnya, lembaga adat bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga mitra dalam menciptakan ketertiban sosial, menjaga lingkungan, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah serta mufakat.

Forum dan rekomendasi strategis

Forum Pra Duek Pakat dimaksudkan sebagai momentum mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemangku adat. Tujuannya merumuskan langkah strategis menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat.

Melalui forum ini, diharapkan muncul rekomendasi yang memperkuat peran mukim, pawang glee, dan sambinoe dalam mendukung kebijakan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian masalah sosial berbasis adat.

Fasilitator, dukungan, dan peserta

Kegiatan difasilitasi oleh Yayasan Suluh Lingkar Seulawah yang dipimpin Yulfan SH MH. Kegiatan juga mendapat dukungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Turut hadir Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar Periode 2021–2026, Asnawi Zainun SH, bersama imeum mukim, pawang glee, sambinoe, tokoh adat, akademisi, perwakilan instansi terkait, serta unsur mahasiswa.

Isu prioritas dalam diskusi

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Aceh Besar. Isu-isu yang menjadi perhatian bersama meliputi:

• Kebakaran hutan dan lahan.
• Kerusakan lingkungan dan status kawasan hutan lindung.
• Aktivitas galian C dan dampaknya terhadap sumber daya alam.
• Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis adat.

Para peserta menyampaikan pandangan dan masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum Duek Pakat.

Implikasi dan langkah ke depan

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap rekomendasi akhir mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat. Harapannya, sinergi ini menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang berpijak pada nilai-nilai adat Aceh.