Bapemperda Tulungagung Minta Percepat Pengesahan 32 Raperda
TULUNGAGUNG — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tulungagung mendesak pemerintah daerah mempercepat proses pengesahan 32 rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah difasilitasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Desakan itu disampaikan pada Kamis (28/5/2026) setelah rapat internal fraksi.
32 Raperda sudah difasilitasi, menunggu tindak lanjut
Ketua Bapemperda DPRD Tulungagung, Samsul Huda, mengatakan seluruh raperda tersebut telah melalui pembahasan pansus sesuai amanah peraturan menteri dalam negeri. Namun, karena masa jabatan pansus telah berakhir, penyelesaian akhir menjadi tanggung jawab Bapemperda periode saat ini.
Huda menegaskan proses fasilitasi dari Biro Hukum Pemprov Jatim telah rampung sejak tahun lalu, sehingga langkah berikutnya tinggal sinkronisasi dan penetapan melalui rapat paripurna.
"Atas nama Bapemperda, kita minta pemerintah eksekutif mengambil satu langkah percepatan terhadap 32 raperda yang sudah terfasilitasi biro hukum Pemprov Jatim,"
Raperda pengendalian minuman beralkohol jadi sorotan
Salah satu raperda yang mendapatkan perhatian publik adalah Raperda tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol. Huda menyatakan raperda ini sudah siap diundangkan dan termasuk program pembentukan perda dalam beberapa masa sidang DPRD periode 2019-2024.
Ia mempertanyakan mengapa hingga tahun ini baru lima raperda yang mendapatkan persetujuan bersama, padahal 32 raperda telah difasilitasi dan dinilai penting untuk kepastian hukum kegiatan pembangunan daerah.
"Ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah eksekutif, dan selanjutnya tinggal ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian dan persetujuan bersama dalam paripurna,"
Langkah berikutnya dan implikasi
Menurut Huda, tahap yang tersisa meliputi proses sinkronisasi, pemantapan materi, dan penyesuaian sesuai hasil fasilitasi biro hukum provinsi. Setelah itu, raperda dapat diajukan untuk penetapan dalam rapat paripurna DPRD bersama pemerintah daerah.
Jika disahkan, raperda tersebut akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program dan pembangunan daerah, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Untuk referensi publikasi terkait, lihat tautan publikasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket
Warga Buduran mengeluhkan data desil yang tak akurat, belum meratanya layanan PDAM dan gas, serta dampak min...
Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
Bupati Bangkalan berkomitmen memperkuat paralegal dan optimalkan Posbankum untuk memperluas akses bantuan hu...
Amin Thohari Gelar Reses di Mlideg, Serap 5 Aspirasi Warga
Amin Thohari menggelar reses di Desa Mlideg (21/11/2026), serap lima aspirasi warga dan bagikan pupuk organi...
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...