Yusril Minta Perkuat Keamanan untuk Cegah Kejahatan Jalanan
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta peningkatan pemeliharaan keamanan oleh Polri dan sinergi antarkementerian untuk mencegah kejahatan jalanan serta potensi aksi main hakim sendiri. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 29 Juli 2026, menyusul maraknya pencurian, perampokan, dan pembegalan di beberapa daerah, termasuk kasus di Bali dan Morowali, Sulawesi Tengah.
Permintaan Perkuatan Pemeliharaan Keamanan
Yusril menekankan negara harus mampu memberi rasa aman kepada masyarakat. Ia mengingatkan bila rasa aman tidak tercipta, ancaman tindakan main hakim sendiri akan meningkat.
"Apabila negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka potensi munculnya aksi main hakim sendiri akan semakin besar,"
Penyebab Kejahatan dan Pendekatan Terpadu
Menurut Yusril, kejahatan jalanan dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Karena itu, pencegahan memerlukan kombinasi langkah preventif, perlindungan, dan penegakan hukum.
Ia menegaskan upaya tersebut harus disusun secara standar dan terintegrasi agar efektif.
"Upaya pencegahan, pengamanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum harus berjalan. Secara terstandar, terkoordinasi, dan terpadu,"
Rakorgab dan Keterlibatan Lintas Lembaga
Guna memperkuat koordinasi, pemerintah akan menggelar Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) antara Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rakorgab ditujukan untuk menyusun langkah penanganan kejahatan jalanan, khususnya pencurian, perampokan, dan pembegalan.
Yusril meminta keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan pendekatan komprehensif.
- Polri sebagai pemelihara keamanan
- Kementerian dan lembaga terkait untuk koordinasi kebijakan
- Lembaga independen untuk pengawasan hak asasi dan perlindungan korban
Lembaga Independen yang Dilibatkan
Ia menyebut perlunya peran lembaga independen untuk menjaga penanganan kasus tetap menghormati hak asasi manusia. Lembaga yang dimaksud antara lain:
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Komnas Perempuan
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Dampak dan Implikasi
Yusril memperingatkan aksi main hakim sendiri dapat melahirkan tindak pidana baru, termasuk penganiayaan hingga kematian. Oleh sebab itu, kehadiran negara dan penegakan hukum yang tersinkronisasi dianggap krusial.
Dengan Rakorgab dan sinergi antarlembaga, pemerintah menargetkan penanganan yang lebih komprehensif dan perlindungan HAM yang terjamin bagi seluruh warga negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...