Yusril: Demokrasi Harus Berlandaskan Hukum dan Etika

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi perlu didukung supremasi hukum, etika, dan kedewasaan berpolitik. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang pada Rabu, 8 Juli 2026.

Demokrasi dan supremasi hukum

Yusril menilai pelaksanaan demokrasi tidak cukup hanya mengikuti prosedur politik. Menurutnya, kekuasaan harus tunduk pada hukum, dan praktik politik harus menjunjung kejujuran serta tanggung jawab.

"Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita kepada orang lain meskipun kita dalam posisi mayoritas. Kita harus merumuskan sesuatu dengan kata yang baik dan cara yang baik, bahasa itu menunjukkan bangsa, bahasa yang baik menunjukkan bangsa yang baik,"

Ia menekankan bahwa hukum dan politik saling terkait. Karena itu, pembangunan demokrasi Indonesia harus berakar pada supremasi hukum, etika, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Teknologi, AI, dan nilai etika

Yusril juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), perlu diarahkan oleh nilai etika. Tanpa landasan etis, kemajuan teknologi berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial.

Penekanan pada etika ini dimaksudkan agar inovasi teknologi tetap memberikan manfaat luas dan tidak mengikis nilai kemanusiaan dalam praktik pemerintahan dan publik.

Pesan untuk mahasiswa dan pembuat kebijakan

Pada kesempatan yang sama, Yusril memberi pesan kepada mahasiswa agar menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas saat terjun ke politik atau profesi lain. Ia mendorong generasi muda untuk merancang kebijakan yang memberi manfaat jangka panjang.

Potensi nasional dan pendidikan

Yusril menyoroti posisi strategis Indonesia dan kekayaan sumber daya alam sebagai potensi besar. Namun, ia mengingatkan pemanfaatan potensi tersebut belum optimal tanpa perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Yang paling penting adalah wilayah strategis dan kekayaan alam luar biasa yang kita miliki belum sepenuhnya kita manfaatkan. Wajah pendidikan kita harus kita ubah,"

Lebih jauh, ia menegaskan hukum nasional harus berkembang sesuai jati diri bangsa dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Pesan Yusril menyiratkan perlunya sinergi antara hukum, etika, kebudayaan lokal, dan pendidikan untuk menguatkan demokrasi yang bermartabat dan berdaya guna bagi masa depan bangsa.