DPR: Distribusi Dokter Lebih Mendesak daripada Penambahan Jumlah
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masalah utama pelayanan kesehatan bukan sekadar kurangnya dokter, melainkan ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan yang membuat banyak daerah kesulitan mengakses layanan medis. Pernyataan disampaikan di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026, menyusul sorotan terhadap penempatan dan perencanaan tenaga kesehatan nasional.
Distribusi tenaga kesehatan jadi sorotan
Netty mengatakan diskusi publik selama ini lebih fokus pada jumlah dokter. Padahal, menurutnya, masyarakat paling merasakan dampak dari penumpukan tenaga medis di kota besar dan kekosongan di daerah terpencil.
"Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,"
Perencanaan nasional dan pemetaan kebutuhan
Ia menekankan pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan melalui pemetaan kebutuhan setiap daerah. Pemetaan yang dimaksud harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, serta kesiapan fasilitas pelayanan.
Netty menilai penempatan dokter tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme penugasan semata. Dukungan berupa insentif dan jenjang karier yang jelas penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.
"Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas. Lalu, fasilitas kerja yang layak serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,"
Pembangunan fasilitas kesehatan perlu kajian
Selain distribusi tenaga, Netty mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Setiap pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat harus berbasis kajian kebutuhan yang komprehensif.
"Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar,"
Peran AI sebagai pendukung tenaga medis
Netty menyambut penggunaan Artificial Intelligence dalam layanan kesehatan. Namun ia menegaskan teknologi harus berperan sebagai pendukung, bukan pengganti keputusan klinis dokter.
"AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Keputusan klinis, tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien,"
Catatan Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan adanya banyak pekerjaan rumah terkait kekurangan dokter di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja di Komisi IX DPR, Kamis, 25 Juni 2026.
"Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya,"
Budi juga melaporkan kondisi ekstrem di beberapa daerah, seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang tidak memiliki dokter spesialis dan kekurangan dokter gigi di banyak puskesmas. Ia menilai kekurangan dokter meningkatkan beban kerja tenaga medis yang ada.
"Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali,"
Pemerataan tenaga kesehatan dan pembangunan fasilitas yang berbasis kajian kebutuhan menjadi kunci perbaikan. Ke depan, diperlukan sinergi kebijakan antara perencanaan nasional, skema insentif, dan pemanfaatan teknologi agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Tetapkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045
Pemerintah menetapkan Rindekraf 2026-2045 lewat Perpres No.37/2026 untuk memperkuat talenta, daya saing usah...
KLH Targetkan PSEL Selesaikan Sampah di 60–70 Kabupaten/Kota
KLH menargetkan PSEL menyelesaikan persoalan sampah di 60–70 kabupaten/kota melalui 34 aglomerasi; proyek pe...
Dirut RRI: Renstra 2025–2029 Harus Diimplementasikan, Bukan Dokumen
Dirut RRI I Hendrasmo meminta Renstra 2025–2029 diimplementasikan nyata, bukan sekadar dokumen administratif...
PMII Jakarta Pusat Luncurkan Green Movement Hadapi Krisis Iklim
PMII Jakarta Pusat meluncurkan Green Movement 8 Juli 2026 dengan aksi penanaman pohon di Rusun Aspol Menteng...
Jakarta Tuan Rumah FAPC 2026, Tampilkan Wajah Toleransi
Jakarta jadi tuan rumah FAPC 20–26 Juli 2026; acara dipakai untuk menampilkan toleransi dan memperkuat diplo...
Prabowo Sambut Kesepakatan Restorasi Candi Prambanan dengan India
Presiden Prabowo menyambut kesepakatan restorasi Kompleks Candi Prambanan antara Indonesia dan India yang te...