BRIN: Satelit Jadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia
Jakarta, 8 Juli 2026 — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan satelit menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia pada peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Kantor Pusat BRIN, Jakarta. Acara ini menegaskan komitmen memperkuat penguasaan antariksa untuk mendukung telekomunikasi, layanan publik, dan kebijakan berbasis data.
Satelit Palapa sebagai tonggak sejarah
Arif mengingat peluncuran Satelit Palapa sebagai momen penting dalam sejarah teknologi nasional. Ia menyebut keberhasilan itu menempatkan Indonesia di barisan awal negara yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik.
"Hari ini kita melihat tonggak bersejarah perjalanan bangsa, 50 tahun satelit Indonesia. Lima dekade yang lalu Indonesia mencatat sejarah sebagai negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik melalui peluncuran Satelit Palapa,"
Peran satelit bagi konektivitas dan layanan
Menurut Arif, fungsi satelit kini melampaui sekadar komunikasi. Layanan satelit memperluas akses telekomunikasi dan penyiaran ke wilayah terpencil, serta menopang layanan publik penting.
"Satelit menghubungkan ribuan pulau, memperluas akses telekomunikasi, penyiaran. Begitu juga pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, hingga transaksi ekonomi digital,"
Ia menekankan bahwa infrastruktur satelit menjadi penopang ekosistem digital. Sektor perbankan, perdagangan elektronik, logistik, dan navigasi memanfaatkan layanan ini demi kelancaran aktivitas ekonomi modern.
"Hampir seluruh aktivitas ekonomi modern bergantung pada layanan satelit. Mulai dari konektivitas digital, perbankan, e-commerce, logistik, navigasi, hingga pelayanan publik berbasis teknologi,"
Data penginderaan jauh untuk kebijakan dan mitigasi bencana
BRIN juga menyoroti peran satelit penginderaan jauh dalam menyediakan data strategis. Informasi tersebut dipakai untuk pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, tata ruang, dan mitigasi bencana.
Selain itu, data satelit mendukung pemantauan hutan, wilayah kelautan, adaptasi perubahan iklim, serta pengawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemanfaatan data ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang berbasis bukti.
Satu Data Indonesia dan tujuan pembangunan
Arif menyatakan data satelit merupakan bagian penting dalam implementasi Satu Data Indonesia. Ketersediaan data yang andal mempercepat perencanaan dan evaluasi kebijakan publik.
Lebih jauh, data dari satelit turut mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui informasi untuk perencanaan lingkungan, pangan, dan mitigasi risiko bencana.
Dengan peringatan 50 tahun ini, BRIN mendorong penguatan kapasitas nasional dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi satelit agar kedaulatan digital Indonesia semakin nyata dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Tetapkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045
Pemerintah menetapkan Rindekraf 2026-2045 lewat Perpres No.37/2026 untuk memperkuat talenta, daya saing usah...
KLH Targetkan PSEL Selesaikan Sampah di 60–70 Kabupaten/Kota
KLH menargetkan PSEL menyelesaikan persoalan sampah di 60–70 kabupaten/kota melalui 34 aglomerasi; proyek pe...
Dirut RRI: Renstra 2025–2029 Harus Diimplementasikan, Bukan Dokumen
Dirut RRI I Hendrasmo meminta Renstra 2025–2029 diimplementasikan nyata, bukan sekadar dokumen administratif...
PMII Jakarta Pusat Luncurkan Green Movement Hadapi Krisis Iklim
PMII Jakarta Pusat meluncurkan Green Movement 8 Juli 2026 dengan aksi penanaman pohon di Rusun Aspol Menteng...
Jakarta Tuan Rumah FAPC 2026, Tampilkan Wajah Toleransi
Jakarta jadi tuan rumah FAPC 20–26 Juli 2026; acara dipakai untuk menampilkan toleransi dan memperkuat diplo...
Prabowo Sambut Kesepakatan Restorasi Candi Prambanan dengan India
Presiden Prabowo menyambut kesepakatan restorasi Kompleks Candi Prambanan antara Indonesia dan India yang te...