Pemkab Tapanuli Utara Raih WTP ke-12 atas LKPD 2025

Tarutung – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini merupakan kali ke-12 secara berturut-turut.

Penyerahan LHP dan hadir di acara

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5).

Turut hadir dalam penyerahan antara lain Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, dan Kepala BKAD Josua Hutabarat.

• Paula Henry Simatupang – Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
• Dr. Jonius T. P. Hutabarat – Bupati Tapanuli Utara
• Arifin R. Nababan – Ketua DPRD Tapanuli Utara
• Pejabat daerah lain: Sekda, Inspektur, Kepala BKAD

Dasar penilaian BPK

BPK menilai LKPD Pemkab Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian meliputi realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara menyatakan opini WTP didasarkan pada empat indikator utama: kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kecukupan pengungkapan informasi.

“Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Paula.

Respons Pemkab dan makna WTP

Bupati Jonius Hutabarat memberi apresiasi kepada tim auditor BPK atas pemeriksaan yang dilakukan. Ia menilai hasil ini sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami bersyukur atas raihan Opini WTP ke-12 berturut-turut ini. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dampak dan langkah ke depan

Raihan WTP ke-12 memperkuat komitmen Pemkab Tapanuli Utara menjaga tata kelola keuangan yang baik. Pengakuan ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel.

Pemkab berpeluang mempertahankan standar pelaporan dan pengendalian internal untuk hasil pemeriksaan berikutnya. Pencapaian ini juga menjadi tolok ukur bagi peningkatan layanan publik ke depan.