Pemkab Tapanuli Utara Raih WTP ke-12 atas LKPD 2025
Tarutung – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini merupakan kali ke-12 secara berturut-turut.
Penyerahan LHP dan hadir di acara
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5).
Turut hadir dalam penyerahan antara lain Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Inspektur Daerah Manapang Simamora, dan Kepala BKAD Josua Hutabarat.
- Paula Henry Simatupang – Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
- Dr. Jonius T. P. Hutabarat – Bupati Tapanuli Utara
- Arifin R. Nababan – Ketua DPRD Tapanuli Utara
- Pejabat daerah lain: Sekda, Inspektur, Kepala BKAD
Dasar penilaian BPK
BPK menilai LKPD Pemkab Tapanuli Utara per 31 Desember 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian meliputi realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara menyatakan opini WTP didasarkan pada empat indikator utama: kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kecukupan pengungkapan informasi.
“Keempat aspek tersebut menjadi dasar dalam penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Paula.
Respons Pemkab dan makna WTP
Bupati Jonius Hutabarat memberi apresiasi kepada tim auditor BPK atas pemeriksaan yang dilakukan. Ia menilai hasil ini sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami bersyukur atas raihan Opini WTP ke-12 berturut-turut ini. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Utara untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dampak dan langkah ke depan
Raihan WTP ke-12 memperkuat komitmen Pemkab Tapanuli Utara menjaga tata kelola keuangan yang baik. Pengakuan ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel.
Pemkab berpeluang mempertahankan standar pelaporan dan pengendalian internal untuk hasil pemeriksaan berikutnya. Pencapaian ini juga menjadi tolok ukur bagi peningkatan layanan publik ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bunda PAUD Julok Raih Juara I Apresiasi PAUD Provinsi Aceh
Raudhatul Jannah dari Julok meraih Juara I Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Aceh di Hotel Rasamala Banda Aceh,...
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...