DPRD Madiun Minta OPD Tindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam 60 Hari
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maksimal 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Pernyataan itu disampaikan menyusul penyerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 bagi Pemerintah Kabupaten Madiun di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Imbauan tindak lanjut rekomendasi BPK
Fery menilai raihan opini WTP berulang kali merupakan capaian positif yang perlu diapresiasi. Namun, ia menekankan capaian itu tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Semua catatan dan rekomendasi BPK harus diselesaikan tepat waktu agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat.
“WTP ini adalah hasil kerja bersama, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masih ada catatan dan rekomendasi BPK yang wajib dituntaskan secara serius dan tepat waktu,”
Catatan prioritas BPK
Menurut Fery, ada beberapa area yang mendapat perhatian khusus dari pemeriksaan BPK. Penertiban aset daerah menempati posisi utama, baik dari sisi inventarisasi maupun pengelolaan aset tetap agar lebih tertib secara administratif dan fisik. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi fokus untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
- Penertiban dan inventarisasi aset daerah
- Pengelolaan aset tetap secara administratif dan fisik
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peran DPRD dalam pengawasan
Fery menegaskan fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan secara konsisten. DPRD akan memastikan perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK secara disiplin dan tanpa penundaan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dianggap kunci keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
“Ini adalah komitmen bersama. Tidak boleh ada kelalaian atau penundaan dalam menindaklanjuti setiap catatan BPK,”
Penyerahan opini WTP disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dan disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.
Implikasi dan harapan ke depan
Dengan tetap mempertahankan opini WTP, Fery berharap semangat pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Madiun terus diperkuat. Langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan pelaksanaan rekomendasi BPK tepat waktu diharapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket
Warga Buduran mengeluhkan data desil yang tak akurat, belum meratanya layanan PDAM dan gas, serta dampak min...
Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
Bupati Bangkalan berkomitmen memperkuat paralegal dan optimalkan Posbankum untuk memperluas akses bantuan hu...
Amin Thohari Gelar Reses di Mlideg, Serap 5 Aspirasi Warga
Amin Thohari menggelar reses di Desa Mlideg (21/11/2026), serap lima aspirasi warga dan bagikan pupuk organi...
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...