Humbahas Raih WTP Ke-10 Berturut atas LKPD TA 2025
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima Bupati Oloan Paniaran Nababan di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 22, Medan, Jumat, 29 Mei. Ini merupakan penerimaan WTP kesepuluh secara berturut-turut sejak 2016.
Penerimaan WTP ke-10 dan proses serah terima
Penyerahan opini dilakukan langsung oleh pejabat BPK Perwakilan Sumut kepada Bupati Humbahas. Pemberian opini WTP menandakan laporan keuangan daerah dianggap disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Momen ini juga menjadi evaluasi rutin bagi pengelolaan keuangan daerah.
Respons Pemkab dan sikap pemerintah daerah
Pemerintah daerah menyambut hasil pemeriksaan dengan apresiasi. Kepala daerah menekankan bahwa hasil pemeriksaan bukan semata dokumen laporan, melainkan tolok ukur akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Hasil pemeriksaan bukanlah sekedar dokumen formal, melainkan cermin akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan Pemkab Humbahas,”
Oloan menyatakan temuan dan rekomendasi BPK akan dipakai sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola. Ia menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Respons DPRD dan pernyataan BPK
Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, menyampaikan terima kasih atas komitmen BPK Sumut dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. DPRD memandang pemeriksaan sebagai upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemkab Humbahas dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan,”
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, sebagai alasan teknis di balik pemberian opini WTP.
Implikasi dan langkah ke depan
Penerimaan WTP berulang memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun pemerintah daerah juga menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan penggunaan anggaran sesuai prioritas kesejahteraan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ibu-ibu Pengajian Salurkan Bantuan Pangan untuk Santri Dayah Barbate
Ibu-ibu Pengajian Al-Ashri menyalurkan sedekah pangan dan kebutuhan dapur untuk santri Dayah Wakaf Barbate s...
Mubes PB‑IPAR Aceh Besar 2026: SMSI Dukung Regenerasi Pemuda
Ketua SMSI Aceh Besar hadiri Mubes IX PB‑IPAR 2026 di Ingin Jaya; SMSI siap kolaborasi untuk pelatihan jurna...
Kapolri Mutasi Kapolres di Sumatera Utara, 4 Jabatan Berganti
Kapolri mutasi empat Kapolres di Sumatera Utara berdasarkan Surat Telegram Rahasia tertanggal 22/11 untuk pe...
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 Batang Rokok Ilegal di Humbahas
Satpol PP dan Bea Cukai Sita 4.452 batang rokok ilegal di Doloksanggul dan Lintongnihuta dalam operasi pasar...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka penembakan di Deliserdang; Medan siapkan HDI 2026; pasangan tewas dala...
Polrestabes Medan Tangkap 1.762 Pelaku Narkoba dan Sita 285 kg Sabu
Polrestabes Medan menangkap 1.762 tersangka Jan–Nov 2026 dan menyita 285 kg sabu, 167 kg ganja, serta puluha...