Wapres Terima 15 Perwakilan Mahasiswa, Janji Tindak Lanjut Aspirasi
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki program serta kebijakan nasional. Pertemuan berlangsung sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Pertemuan dan tujuan dialog
Wapres membuka pertemuan dengan menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengarkan langsung tuntutan mahasiswa dan mencari titik temu untuk perbaikan kebijakan.
“Kami sadar masih banyak kekurangan, tetapi ini yang harus kita perbaiki bersama-sama,”
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa
Delegasi mahasiswa berasal dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) Jakarta. Mereka membawa sejumlah tuntutan dan hasil kajian terkait isu nasional, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Penguatan Koperasi Desa Merah Putih;
- Perbaikan kualitas pendidikan;
- Revisi regulasi yang dianggap perlu evaluasi;
- Pembangunan di wilayah tertinggal.
Respons Wapres dan komitmen pemerintah
Wapres memberi apresiasi atas keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Ia menegaskan semua masukan yang disampaikan akan dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi pemerintah.
“Saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah,”
Menurut Wapres, kritik yang disampaikan secara tertib dan konstruktif justru membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan.
Tindak lanjut menurut perwakilan mahasiswa
Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa UBK, Muhammad Abdi Maludin, menyatakan Wapres bersikap terbuka dan berjanji menindaklanjuti aspirasi yang diterima.
“Beliau akan mengaudit dan mengkonsolidasi serta kemudian menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto,”
Abdi menilai respons Wapres menunjukkan perhatian terhadap tuntutan dan berharap mekanisme dialog serupa terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
“Ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi,”
Implikasi dan prospek ke depan
Pertemuan ini memperlihatkan saluran komunikasi antara mahasiswa dan pemerintahan pusat tetap aktif. Jika janji evaluasi dan audit dikawal, tuntutan seperti perbaikan MBG dan penguatan koperasi desa berpotensi masuk ke agenda kebijakan lebih lanjut.
Ke depan, efektivitas tindak lanjut akan bergantung pada proses konsolidasi internal pemerintah dan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan terkait. Dialog yang berkelanjutan dapat memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan publik.
Berita Terkait
Ekraf Andalan Pemulihan Pascabencana, Kemenekraf Ajukan Rp88,44 Miliar
Kemenekraf mengajukan Rp88,44 miliar untuk pemulihan ekonomi pascabencana 2027, fokus pada rehabilitasi dan...
PU Alihkan Anggaran IPTC: Bangun Gedung Edukasi dan GOR II
Kementerian PU menunda asrama baru IPTC Karanganyar dan mengalihkan anggaran ke Gedung Edukasi, GOR II, skyb...
Selamat Tahun Baru Islam 1448 H: Ucapan dan Doa Penuh Makna
1 Muharram 1448 H jatuh 16 Juni 2026; kumpulan ucapan dan doa untuk menyambut Tahun Baru Islam yang penuh ma...
Link Twibbon Tahun Baru Islam 1448 H untuk Media Sosial
Kumpulan link Twibbon gratis untuk menyambut 1 Muharram 1448 H pada 16 Juni 2026. Cocok untuk foto profil, s...
BGN Evaluasi Insentif SPPG, Tak Disamaratakan Rp6 Juta/Hari
BGN menata ulang insentif SPPG dalam program MBG: tak lagi disamaratakan Rp6 juta per hari, melainkan berdas...
Komnas HAM Minta Prioritas MBG untuk Kelompok Rentan dan 3T
Komnas HAM minta prioritas MBG bagi kelompok rentan dan wilayah 3T, serta penguatan pengawasan dan standar k...