Wapres Hormati Pembentukan Kabinet Bayangan sebagai Pengawasan Publik

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan menghormati inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan publik. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026, saat menanggapi pengumuman koalisi masyarakat sipil tentang kabinet alternatif yang disusun untuk mengawal kebijakan pemerintah.

Respons resmi dan prinsip keterbukaan

Gibran menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk partisipasi masyarakat selama disampaikan secara konstruktif. Ia menilai masukan publik bisa menjadi alat evaluasi penting bagi jalannya pemerintahan.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat,"

Menurutnya, termasuk pengamat, akademisi, awak media, dan inisiatif anak muda yang memberi masukan atau membentuk kabinet bayangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Syarat pengawasan publik yang dianggap konstruktif

Wapres menekankan beberapa syarat agar pengawasan publik berdampak positif. Pertama, pengawasan harus objektif. Kedua, berbasis data. Ketiga, berorientasi pada solusi.

"Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,"

Ia menambahkan tugas pemerintah adalah bekerja lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komposisi dan tujuan Kabinet Bayangan

Koalisi masyarakat sipil yang mengumumkan Kabinet Bayangan menyatakan tujuan utama inisiatif itu adalah melakukan pengawasan kebijakan. Kabinet tersebut terdiri atas 15 individu yang mewakili beragam latar.

• Akademisi
• Aktivis
• Peneliti

Setiap anggota membindangi sektor tertentu untuk memberi rekomendasi kebijakan dan menilai pelaksanaan program pemerintah.

Implikasi bagi tata kelola dan demokrasi

Wapres meyakini bahwa keterlibatan aktif masyarakat akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menuturkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas mampu mempertahankan kepercayaan publik.

"Kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,"

Dengan demikian, inisiatif seperti Kabinet Bayangan dipandang sebagai bagian dari mekanisme check and balance di ruang publik, selama berlangsung secara obyektif dan solusi-sentris.

Ke depan, dialog antara pemerintah dan kelompok sipil diperkirakan akan terus berlangsung untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik.