Wamen HAM Pimpin Penyelesaian Hak Masyarakat Adat Sunda Wiwitan
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyatakan siap memimpin penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat adat Sunda Wiwitan, termasuk pengakuan identitas dan pemenuhan hak dasar. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026. Kementerian HAM akan mengambil peran koordinatif lintas sektor untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan masyarakat adat secara konkret dan berkelanjutan.
Target penyelesaian dan kerangka kerja
Mugiyanto menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat adat adalah kewajiban negara. Pemerintah harus menjalankan P5HAM yang meliputi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban nyata atas masalah pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat.
Semua persoalan, tantangan, dan harapan masyarakat adat Sunda Wiwitan menjadi bagian tanggung jawab Kementerian HAM untuk diselesaikan. Pemenuhan hak masyarakat adat merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui langkah nyata dan berkelanjutan
Permasalahan di lapangan
Menurut Wamen HAM, dasar hukum konstitusional dan regulasi sudah ada untuk melindungi masyarakat adat. Namun implementasi di lapangan masih menemui hambatan, sehingga pengakuan identitas dan hak-hak budaya belum optimal. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan.
Identitas, kebudayaan, adat, dan tradisi masyarakat adat merupakan hak yang wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi negara. Saya sedih karena pengakuan masyarakat adat masih bermasalah, padahal kontribusinya bagi bangsa sangat besar
Koordinasi lintas sektor dan langkah konkret
Mugiyanto memastikan Kementerian HAM akan memimpin koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat adat Sunda Wiwitan. Pemerintah mengajak semua pihak—pemerintah daerah, lembaga terkait, dan pemuka adat—untuk bersama mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Kami ingin menghadirkan jawaban nyata dari negara. Karena itu Kementerian HAM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi
Implikasi dan langkah ke depan
Upaya ini penting untuk memastikan hak-hak dasar, pelestarian budaya, dan pengakuan identitas masyarakat adat Sunda Wiwitan. Dengan memimpin koordinasi, Kementerian HAM diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut kebijakan dan implementasi di lapangan. Proses penyelesaian akan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan agar hasilnya berdampak nyata bagi komunitas adat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...