Surabaya Perkuat Verifikasi Bansos Lewat Muskel di Kampung Pancasila

Surabaya — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya mengandalkan data desil administratif. Kebijakan baru memperkuat verifikasi melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan warga serta observasi kondisi faktual di tingkat RT/RW. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya, Kamis, 17 September 2026.

Verifikasi data: Desil diperkuat muskel

Pemkot Surabaya kini mengedepankan verifikasi lapangan agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat. Proses verifikasi melibatkan komunikasi langsung antara pemerintah, RT, RW, dan masyarakat. Tujuannya memperbaiki akurasi data penerima bantuan dan menentukan skala prioritas secara transparan.

“Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,”

Pendekatan ini dianggap perlu karena kondisi kemiskinan tidak selalu tercermin hanya dari angka atau klasifikasi administratif. Verifikasi lapangan memberi gambaran nyata tentang kebutuhan warga di setiap lingkungan.

Lomba Kampung Pancasila sebagai ruang gotong royong

Pemkot melibatkan 1.360 RW dalam Lomba Kampung Pancasila 2026. Eri menegaskan lomba tidak sekadar kompetisi antarwilayah, melainkan momentum memulihkan nilai gotong royong. Program ini diarahkan untuk menguatkan peran Ketua RT, RW, dan LPMK dalam menyelesaikan masalah lokal.

“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong,”

Indikator penilaian dan mekanisme lomba

Pemerintah kota menetapkan empat indikator utama penilaian. Keempatnya menekankan manfaat nyata dan keterlibatan masyarakat. Penilaian dilakukan berjenjang mulai dari pendaftaran hingga verifikasi lapangan.

• Penguatan ekonomi kerakyatan dan usaha warga lokal
• Toleransi serta keharmonisan antarwarga
• Pengelolaan lingkungan: pengelolaan sampah, penghijauan, penataan kawasan
• Keaktifan warga dalam menyelesaikan persoalan wilayah bersama

Pemkot juga menugaskan perangkat daerah sebagai pembina di tiap wilayah. Mereka diminta turun langsung, memberi contoh dan mendampingi masyarakat. Perangkat yang gagal menjalankan pembinaan bisa dikenai sanksi berupa pengibaran bendera hitam.

Memprioritaskan zakat dan bantuan lokal

Eri mendorong pemanfaatan zakat, infak, dan bantuan sosial untuk membantu warga di lingkungan terdekat terlebih dahulu. Ia ingin aliran bantuan berputar di tingkat kampung sebelum diarahkan ke luar. Langkah ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui gotong royong lokal.

“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan,”

Implikasi dan prospek

Dengan menekankan verifikasi partisipatif, Pemkot berharap penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran. Pendekatan ini juga menuntut peran aktif masyarakat dan pembina wilayah. Jika berhasil, model muskel bisa menjadi contoh bagi kota lain dalam memperbaiki data kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Catatan teknis: Tahapan penilaian Lomba Kampung Pancasila meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, dan verifikasi lapangan. Penilaian diarahkan pada kondisi nyata, manfaat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan.