Polda Sumut Bongkar 'Vape Getar'; Ledakan Medan; Wali Kota Ultimatum PBG
Medan — Polda Sumut mengungkap peredaran narkoba bertajuk "Vape Getar" dengan menangkap empat pelaku dari dua lokasi di Kota Medan. Pada waktu bersamaan, Polda Sumut bersama PGN menyatakan telah menemukan titik terang tentang penyebab ledakan yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia. Di sisi lain, Wali Kota Medan memberi ultimatum kepada kepala dinas terkait atas keluhan lambatnya layanan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Polda Sumut tangkap empat pelaku peredaran "Vape Getar"
Polda Sumut berhasil mengamankan empat orang tersangka terkait peredaran narkoba yang disebut "Vape Getar". Penangkapan berlangsung di dua lokasi berbeda di Kota Medan.
Keterangan resmi polisi menyebutkan operasi itu menindak peredaran barang terlarang yang menyasar wilayah perkotaan. Para pelaku kini berada dalam penanganan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Polda Sumut dan PGN temukan titik terang soal ledakan di Grand Polonia
Polda Sumut bersama PGN menyatakan telah menemukan titik terang mengenai penyebab ledakan yang merusak sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia. Ledakan itu menghancurkan bangunan tempat tinggal dan memicu pemeriksaan intensif di lokasi.
Meski demikian, pihak berwenang masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Wali Kota beri ultimatum atas keluhan layanan PBG
Wali Kota Medan, Rico Waas, melancarkan kritik keras kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Jhon Ester Lase. Kritik itu terkait lambatnya pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang masih dikeluhkan warga dan pelaku usaha.
"Saya tidak akan mentolerir lagi lambatnya pelayanan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),"
Rico menegaskan jika pembenahan birokrasi tidak menunjukkan perbaikan, posisi pimpinan dinas berpotensi dicopot. Pernyataan itu disampaikan sebagai peringatan agar birokrasi pelayanan publik dipercepat dan lebih responsif.
Ketiga perkembangan tersebut menunjukkan upaya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah merespons isu keamanan, keselamatan, serta pelayanan publik di Kota Medan. Polda Sumut masih akan melanjutkan penyelidikan pada kasus narkoba dan ledakan, sementara pemerintah kota menempatkan perbaikan layanan perizinan sebagai prioritas agar proses pembangunan dan keselamatan warga berjalan lebih baik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemko Medan dan Sultan Deli Gelar Jamu Sungai di Avros
Pemko Medan dan Sultan Deli menggelar upacara adat Jamu Sungai di Avros, 5 Nov, untuk menghormati Sungai Del...
Serapan Anggaran Perkim Medan di Bawah 30%, DPRD Minta Evaluasi
Realisasi belanja Dinas Perkimcikataru Medan masih di bawah 30% per awal November 2026; DPRD minta evaluasi...
Kecelakaan Turun 30% di Hari ke-11 Operasi Patuh Toba Simalungun
Operasi Patuh Toba 2026 di Simalungun memasuki hari ke-11; kecelakaan turun 30% setelah serangkaian sosialis...
Polres Samosir: Tilang Turun, Teguran Meningkat di Operasi Patuh
Polres Samosir catat penurunan tilang selama Operasi Patuh Toba (26 Okt–4 Nov 2026); 22 tilang dan 321 tegur...
Pemkab Samosir Hentikan Operasional 4 Usaha Tak Miliki PBG
Pemkab Samosir menghentikan sementara operasional empat usaha di Pangururan karena belum memiliki Persetujua...
Skandal LIMS Polri Ungkap Celah Hukum Penyadapan yang Belum Diatur
Skandal LIMS Polri membuka celah hukum penyadapan; undang‑undang khusus belum ada meski MK mengingatkan seja...