Mahasiswa Demo di DPRD Labuhanbatu, Kritik Tajam ke Bupati Maya Hasmita

Labuhanbatu, 16 Oktober — Ratusan mahasiswa dari GMNI, PMII, dan HIMMAH menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Labuhanbatu pada Jumat (16/10). Mereka menuntut jawaban atas sejumlah persoalan publik dan mengecam sikap Bupati Maya Hasmita yang dinilai tidak memprioritaskan pelayanan masyarakat setelah tak kunjung menemui massa selama hampir tiga jam.

Aksi dan sorotan utama

Aksi sempat memanas saat pendemo mengkritik prioritas kepemimpinan daerah. Seorang peserta menyindir langsung gaya kerja kepala daerah.

"Bupati jangan hanya main billiard..!"

Kritik itu mencerminkan kekecewaan terhadap waktu dan perhatian pejabat daerah yang menurut mahasiswa belum terfokus pada penyelesaian masalah publik.

Tuntutan konkret mahasiswa

Para pengunjuk rasa merangkum beberapa masalah yang menurut mereka mendesak. Mereka meminta penjelasan dan langkah nyata dari pemerintah daerah.

• Pelayanan rumah sakit
• Kualitas air bersih
• Tata kelola pendidikan
• Pembangunan pesisir
• Perlindungan pedagang kaki lima (PKL)
• Rencana pemanfaatan lahan

"Persoalan pelayanan rumah sakit, kualitas air bersih, tata kelola pendidikan, pembangunan pesisir, perlindungan PKL hingga rencana pemanfaatan lahan merupakan isu berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,"

Mahasiswa menegaskan bahwa kritik harus disertai bukti dan indikator keberhasilan yang bisa dipantau publik.

Harapan akan respons pemerintah

Peserta aksi menilai ketidakhadiran Bupati meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Mereka meminta kejelasan agenda jika kepala daerah memang berhalangan hadir, sekaligus menuntut tindak lanjut konkret.

"Ketidakhadiran Bupati dalam aksi tersebut pun menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Penjelasan mengenai agenda lain yang harus dihadiri kepala daerah dapat memberikan konteks, tapi tidak serta-merta menghapus kebutuhan merespons aspirasi mahasiswa,"

Menurut massa, ukuran kepemimpinan bukan hanya hadir dalam agenda resmi, tetapi kemampuan mendengar, menjelaskan kebijakan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata.

"Ukuran kepemimpinan bukan semata-mata kehadiran dalam agenda resmi, melainkan juga kesanggupan mendengar kritik, menjelaskan kebijakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata,"

Apa selanjutnya?

Aksi di kompleks Gedung DPRD berakhir tertib. Namun mahasiswa menuntut realisasi janji pelaksanaan RDP dan agar pemerintah daerah membuka ruang dialog serta transparansi data sebagai bukti keseriusan menindaklanjuti tuntutan.

Perhatian publik kini tertuju pada kemampuan pemerintah daerah merespons kritik dan mengubahnya menjadi kebijakan yang terukur dan dapat dipantau masyarakat.