Lokal

Medan Percepat Penyerapan APBD 2026 untuk Cegah SILPA

Bagikan:
Rapat monitoring realisasi APBD Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota

Pemko Medan mengintensifkan monitoring dan evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan dan belanja serta mencegah terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) besar. Langkah ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi seusai memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Jumat (16/10).

Evaluasi realisasi anggaran

Rapat dihadiri pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan. Erfin bersama para asisten memimpin evaluasi untuk memantau perkembangan realisasi anggaran dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan kegiatan.

Tujuannya agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Perangkat daerah dengan realisasi rendah akan didorong agar penyerapan anggaran meningkat.

Atensi khusus terhadap SILPA

Wali Kota Medan memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan SILPA besar seperti yang terjadi tahun sebelumnya. Kepala daerah meminta agar sisa anggaran yang tidak terserap diminimalkan sehingga anggaran lebih efektif untuk program prioritas.

“Bapak Wali Kota memberikan atensi khusus agar SILPA yang besar seperti tahun lalu tidak terjadi lagi. Tahun lalu, SILPA kita kurang lebih Rp592 miliar,” ujar Erfin.

Angka SILPA tersebut menjadi pemicu dilaksanakannya monitoring berkala untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi.

Tindak lanjut dan koordinasi antar perangkat daerah

Rapat ini juga membuka kesempatan bagi pimpinan perangkat daerah menyampaikan hambatan teknis atau administratif dalam penyerapan anggaran.

  • Mengurai kendala pelaksanaan anggaran secara rinci;
  • Menindaklanjuti hambatan satu per satu agar penyerapan berjalan optimal;
  • Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk sinkronisasi kegiatan.

Erfin menegaskan evaluasi dan koordinasi merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan realisasi APBD sesuai arahan wali kota. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan anggaran yang telah direncanakan dapat mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penguatan pemantauan penyerapan anggaran menjadi fokus Pemko Medan agar target fisik dan keuangan tercapai, serta dampak program bagi publik dapat optimal.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait