Novita Hardini Dorong UMKM Trenggalek Penuhi SNI untuk Bersaing

Trenggalek — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, mendorong pelaku UMKM di Trenggalek meningkatkan daya saing produk dengan memenuhi SNI. Dorongan itu disampaikan saat sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlangsung Minggu (16/8/2026) dan diikuti sekitar 100 pelaku usaha dari berbagai kecamatan.

SNI sebagai 'jaket pengaman' bagi UMKM

Novita menegaskan bahwa standardisasi bukan sekadar label, melainkan alat untuk memastikan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Ia mengatakan pelaku usaha harus melihat standar sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus modal kepercayaan.

"Standarisasi ini penting karena setidaknya bentuk pengakuan bahwa produk yang dipasarkan sudah sesuai dengan standar nasional dalam berbagai hal. Mulai uji produk, kemasan dan lain sebagainya,"

Ia mendorong pelaku UMKM memanfaatkan kehadiran Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memahami dan memenuhi standar sesuai jenis produk mereka. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan posisi tawar di pasar yang lebih luas.

Data investasi dan peran UMKM

Novita menyoroti meningkatnya nilai investasi di Trenggalek sebagai momentum bagi penguatan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pergerakan investasi harus dimanfaatkan agar pelaku UMKM tidak tertinggal dan ikut menikmati pertumbuhan ekonomi daerah.

Pergerakan investasi ini, kata Novita, sebagian ditopang oleh aktivitas UMKM yang terus bergerak dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

"Dan satu yang harus dipahami, UMKM itu adalah salah satu penopang ekonomi daerah,"

Respons pelaku UMKM dan langkah selanjutnya

Sosialisasi mendapat sambutan positif. Para peserta memperoleh pemahaman tentang pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian produk. Namun Novita mengingatkan bahwa pemahaman ini harus diikuti pendampingan agar UMKM benar-benar mampu memenuhi standar sesuai karakter produknya.

Menurutnya, edukasi tidak boleh berhenti pada sosialisasi. Pendampingan teknis dari BSN dan pemangku kepentingan diperlukan agar standar dapat dilaksanakan secara bertahap dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

Dengan standar mutu yang lebih baik, UMKM diharapkan lebih percaya diri memperluas pasar, memperoleh kepercayaan konsumen, dan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi lokal. Penguatan ini, kata Novita, akan membuat UMKM bukan sekadar penjual tetapi pembuktian kualitas yang dipercaya pasar.