Surabaya Tetapkan Prioritas RAPBD 2027: Pendidikan, Kesehatan, Rutilahu

Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD menetapkan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai prioritas dalam pembahasan RAPBD 2027. Keputusan ini diambil pada rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Raperda APBD Surabaya 2027, Senin, 28 September 2026, sebagai upaya menjaga pelayanan dasar di tengah tekanan fiskal global.

Anggaran dan porsi prioritas

RAPBD Surabaya 2027 merencanakan total anggaran sebesar Rp12,825 triliun. Alokasi untuk pendidikan dipatok sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen. Sementara anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik direncanakan mencapai Rp6,226 triliun atau 49,31 persen.

Tekanan fiskal dan penentuan skala prioritas

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan layanan dasar. Ia meminta eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk menghitung program yang harus didahulukan agar manfaat anggaran maksimal.

"Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global seperti sekarang, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali,"

Eri menambahkan bahwa penentuan prioritas bukan berarti menghentikan program. Melainkan menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan keuangan daerah.

Contoh Rutilahu dan alokasi bertahap

Salah satu contoh yang disorot adalah program perbaikan Rutilahu. Jika seluruh rumah yang membutuhkan ditangani sekaligus, estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp600 miliar. Karena itu, Pemkot akan menghitung skema bertahap agar pendidikan dan kesehatan tetap terjaga.

Sasaran bantuan dan administrasi kependudukan

Eri menekankan ketepatan sasaran penerima bantuan. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tinggal dan menjalani kehidupan di Kota Surabaya, bukan hanya berdasarkan KTP.

"Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,"

Pemkot juga akan menata administrasi kependudukan, termasuk Kartu Keluarga, agar tidak menghalangi hak pendidikan anak-anak yang tinggal di Surabaya.

Target makro dan arah pembangunan

Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen untuk 2027. Target lain meliputi tingkat pengangguran terbuka 4,44 persen dan tingkat kemiskinan 3,07 persen. Arah pembangunan mengusung akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.

Pembahasan bersama DPRD selanjutnya akan menentukan prioritas program secara terbuka, sehingga RAPBD 2027 mencerminkan kemampuan fiskal daerah dan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.