Surabaya Tetapkan Prioritas RAPBD 2027: Pendidikan, Kesehatan, Rutilahu
Surabaya — Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD menetapkan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai prioritas dalam pembahasan RAPBD 2027. Keputusan ini diambil pada rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Raperda APBD Surabaya 2027, Senin, 28 September 2026, sebagai upaya menjaga pelayanan dasar di tengah tekanan fiskal global.
Anggaran dan porsi prioritas
RAPBD Surabaya 2027 merencanakan total anggaran sebesar Rp12,825 triliun. Alokasi untuk pendidikan dipatok sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen. Sementara anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik direncanakan mencapai Rp6,226 triliun atau 49,31 persen.
Tekanan fiskal dan penentuan skala prioritas
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan layanan dasar. Ia meminta eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk menghitung program yang harus didahulukan agar manfaat anggaran maksimal.
"Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global seperti sekarang, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali,"
Eri menambahkan bahwa penentuan prioritas bukan berarti menghentikan program. Melainkan menyesuaikan pelaksanaan dengan kemampuan keuangan daerah.
Contoh Rutilahu dan alokasi bertahap
Salah satu contoh yang disorot adalah program perbaikan Rutilahu. Jika seluruh rumah yang membutuhkan ditangani sekaligus, estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp600 miliar. Karena itu, Pemkot akan menghitung skema bertahap agar pendidikan dan kesehatan tetap terjaga.
Sasaran bantuan dan administrasi kependudukan
Eri menekankan ketepatan sasaran penerima bantuan. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tinggal dan menjalani kehidupan di Kota Surabaya, bukan hanya berdasarkan KTP.
"Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,"
Pemkot juga akan menata administrasi kependudukan, termasuk Kartu Keluarga, agar tidak menghalangi hak pendidikan anak-anak yang tinggal di Surabaya.
Target makro dan arah pembangunan
Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen untuk 2027. Target lain meliputi tingkat pengangguran terbuka 4,44 persen dan tingkat kemiskinan 3,07 persen. Arah pembangunan mengusung akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
Pembahasan bersama DPRD selanjutnya akan menentukan prioritas program secara terbuka, sehingga RAPBD 2027 mencerminkan kemampuan fiskal daerah dan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...