57% UKPBJ Capai Level Proaktif, 6 Jadi Pusat Keunggulan

LKPP mencatat sebanyak 365 dari 644 UKPBJ atau sekitar 57 persen telah mencapai level Proaktif per Juli 2026. Kabar itu disampaikan pada acara Penerimaan Penghargaan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dan Rapat Koordinasi UKPBJ, Selasa 11 Agustus 2026 di kantor LKPP, Jakarta, sebagai bukti penguatan tata kelola pengadaan untuk mendukung pembangunan nasional.

Capaian dan data

Menurut Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, jumlah UKPBJ yang naik ke level Proaktif menunjukkan kemajuan kelembagaan pengadaan. Dari total yang tercatat, 6 UKPBJ mendapat predikat sebagai pusat keunggulan pengadaan proaktif tingkat nasional.

Alhamdulillah sampai dengan Juli tahun 2026, sebanyak 365 UKPBJ dari 644 atau sekitar 57 persen telah mencapai level Proaktif. Kemudian ada enam di antara UKPBJ tersebut telah menjadi pusat keunggulan pengadaan proaktif, ini lebih keren lagi.

Selain enam pusat keunggulan, LKPP juga memberikan apresiasi kepada 17 UKPBJ yang berada pada level Proaktif dan 5 pemerintah provinsi yang aktif membina kabupaten serta kota di wilayahnya.

Makna level Proaktif

Suharti menjelaskan level Proaktif bukan sekadar label, melainkan menunjukkan adanya fondasi kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas organisasi yang memadai untuk mengambil peran strategis dalam pengadaan pemerintah. Namun capaian ini bukan tujuan akhir pembinaan.

Level Proaktif merupakan tonggak penting awal yang menjadi modal dalam perjalanan UKPBJ menuju level yang lebih tinggi. Yakni level Strategis dan kemudian level unggul.

Penghargaan dan respons instansi

Salah satu penerima penghargaan pusat keunggulan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan penghargaan itu merupakan hasil kerja kolektif di seluruh jajaran nasional dan menjadi amanah untuk terus memperbaiki tata kelola.

Unggul proaktif yang diterima oleh Badan POM itu bukan akhir perjuangan, tetapi seharusnya itu awal. Di mana kita harus semakin punya integritas, menghindari konflik kepentingan dalam menyiapkan hubungannya dalam hal barang dan jasa.

Taruna menegaskan komitmen BPOM untuk memperkuat integritas dan transparansi, mengingat pengelolaan anggaran yang besar serta dampak ekonominya. Langkah ini diharapkan menjaga kepercayaan negara dan masyarakat terhadap kinerja BPOM.

Langkah ke depan

LKPP mendorong seluruh UKPBJ untuk terus bertransformasi dari level Proaktif menuju level Strategis dan selanjutnya ke level Unggul. Transformasi ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya, tata kelola yang lebih ketat, serta penguatan mekanisme anti-konflik kepentingan.

Dengan meningkatnya jumlah UKPBJ yang proaktif, pemerintah berharap proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berkontribusi nyata pada pembangunan nasional.