Novita: Uji Teknis dan Operasional Sebelum Ekspor Satu Pintu

SEMARANG — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta uji kesiapan teknis dan operasional sebelum mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan secara penuh. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), Semarang, Jumat (18/9/2026). Novita menekankan tujuan agar perubahan tata kelola tidak mengganggu kinerja industri nasional dan penerimaan devisa.

Kunjungan dan fokus pembahasan

Dalam kunjungan tersebut Novita menyerap aspirasi pelaku usaha terkait rencana penataan tata niaga ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy. Rencana penataan itu salah satunya melibatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia meminta agar kajian dilakukan secara komprehensif dan hati-hati. Selain perapihan administrasi, Novita menyebut perlu adanya rekonsiliasi data dan penguatan fungsi pengawasan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kesiapan teknis dan kecepatan eksekusi

Novita menyoroti aspek teknis sebagai titik krusial. Menurut dia, institusi yang ditunjuk harus memiliki infrastruktur sistem dan kecepatan eksekusi yang setara dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam merapikan administrasi, rekonsiliasi data, dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, jangan sampai atas nama penataan, ruang gerak industri nasional yang telah bertahun-tahun membangun jaringan pasar internasional secara mandiri dan profesional justru terhambat,"

Novita mengingatkan bahwa keterlambatan respons dalam hitungan hari saja berpotensi menurunkan kepercayaan pembeli global dan berdampak langsung pada penerimaan devisa.

Dampak pada rantai pasok dan tenaga kerja

Lebih lanjut, ia menyatakan perubahan mekanisme ekspor bukan hanya soal administratif. Kebijakan itu bisa memengaruhi rantai pasok hulu-hilir, kepastian iklim investasi, dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor padat karya.

Novita menyoroti bahwa banyak pelaku industri strategis telah melakukan investasi besar, memahami spesifikasi teknis pembeli, dan membangun jaringan serta kepatuhan dalam perdagangan global. Oleh karena itu, penerapan mekanisme seragam dan tersentralisasi perlu mempertimbangkan fleksibilitas dan kecepatan transaksi.

Rekomendasi: dialog terbuka dan uji publik

Legislator dari Dapil VII Jawa Timur itu mendorong pemerintah menggelar dialog terbuka dan public testing atau uji sahih sebelum mekanisme diberlakukan secara luas. Ia mengusulkan keterlibatan pelaku usaha, asosiasi industri, dan pakar perdagangan untuk menguji kesiapan sistem sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan teknis.

Novita menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi melalui sinergi antara negara dan pelaku industri agar penataan menghasilkan kemajuan, bukan hambatan baru bagi sektor yang menopang perekonomian nasional.