Kampung Pancasila Surabaya: Warga dan Pemkot Bersinergi

Surabaya — Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai Kampung Pancasila sebagai pendekatan baru pembangunan kota yang menempatkan warga dan pemerintah sebagai mitra. Program ini diluncurkan oleh Wali Kota Surabaya pada Kamis, 17 September 2026, dan diikuti 1.360 RW se-kota.

Peluncuran dan tujuan program

Lomba Kampung Pancasila 2026 digelar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah lokal. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan kapasitas warga dan peran pemerintah agar persoalan ditangani secara terpadu.

"Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada relasi pelayanan, tetapi menjadi relasi kolaborasi,"

Eri Irawan, Jumat (18/9/2026)

Empat pilar Program

Eri menjelaskan bahwa Kampung Pancasila dibangun di atas empat pilar utama yang saling terkait. Keempat pilar menggambarkan pendekatan multidimensi terhadap persoalan kampung.

• Lingkungan — fokus pada pemilahan dan pengolahan sampah berbasis sumber.
• Ekonomi — pemberdayaan usaha warga dan penciptaan peluang ekonomi lokal.
• Sosial budaya — penanganan masalah keluarga, kesehatan balita, ibu hamil, dan penyakit menular.
• Kemasyarakatan — penguatan gotong royong dan partisipasi dalam keamanan lingkungan.

Fokus pengelolaan sampah dan kesehatan

Pada pilar lingkungan, program mendorong pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga sebagai sumber. Eri menekankan pentingnya gerakan memilah sampah sejak awal untuk mencegah beban tambahan pada TPA.

"Kampung Pancasila menjadi momentum tepat untuk menggelorakan gerakan mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Ini penting karena sampah yang tak terkelola dengan baik akan menimbulkan beban baru di TPA,"

Eri Irawan

Untuk pilar sosial budaya, penanganan kesehatan keluarga dan penyakit seperti TBC membutuhkan pendekatan lintas sektor. Eri menegaskan bahwa solusi harus melibatkan perangkat daerah terkait dan masyarakat.

Reformasi tata kelola birokrasi

Eri memandang Kampung Pancasila sebagai inovasi tata kelola pemerintahan yang mengurangi ego sektoral. Ia menyebutkan bahwa persoalan kampung tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, sehingga diperlukan koordinasi antarpihak.

Di tingkat warga, program ini menghidupkan kembali semangat gotong royong. Di tingkat birokrasi, program mendorong perangkat daerah bekerja secara kolaboratif berdasarkan persoalan yang ada.

Dengan penguatan peran warga dan fasilitasi pemerintah, Kampung Pancasila diharapkan menjadi model penyelesaian masalah lokal yang berkelanjutan serta mendorong kesejahteraan komunitas di Surabaya.