Novita: Uji Kesiapan Sebelum Terapkan Ekspor Satu Pintu

Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan perlunya uji kesiapan teknis dan operasional sebelum mekanisme ekspor satu pintu komoditas strategis diterapkan secara penuh. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), Semarang, Jumat (18/9/2026). Novita menilai perubahan tata kelola ekspor harus memastikan sistem dan kecepatan eksekusi agar tidak mengganggu kinerja industri nasional di pasar global.

Alasan kebutuhan uji teknis

Novita meminta kajian komprehensif terhadap rencana penataan ekspor beberapa komoditas strategis, termasuk batu bara, minyak sawit atau CPO, dan ferroalloy yang disebut akan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia mengingatkan bahwa sistem baru harus mampu menampung kompleksitas operasional yang selama ini ditangani pelaku usaha.

Menurutnya, aspek seperti penataan data, perapian administrasi, rekonsiliasi data, dan penguatan fungsi pengawasan perlu didukung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Risiko bagi industri yang telah membangun jaringan

Politikus PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Timur itu memperingatkan agar penataan tidak membatasi ruang gerak pelaku industri yang telah membangun jaringan pasar internasional secara mandiri.

Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam merapikan administrasi, rekonsiliasi data, dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, jangan sampai atas nama penataan, ruang gerak industri nasional yang telah bertahun-tahun membangun jaringan pasar internasional secara mandiri dan profesional justru terhambat.

Novita menekankan bahwa pelaku industri strategis telah melakukan investasi besar, memahami spesifikasi teknis pembeli, serta membangun jaringan dan kepatuhan dalam perdagangan global. Karena itu mekanisme yang seragam dan tersentralisasi perlu mempertimbangkan fleksibilitas dan kecepatan transaksi.

Pertanyaan mendasarnya adalah kesiapan teknis operasional. Apakah institusi yang ditunjuk telah memiliki infrastruktur sistem dan kecepatan eksekusi yang setara dengan dinamika pelaku usaha di lapangan?

Dampak pada rantai pasok dan tenaga kerja

Novita mengingatkan perubahan tata niaga ekspor tidak hanya bersifat administratif. Kebijakan tersebut bisa memengaruhi rantai pasok hulu-hilir, kepastian iklim investasi, serta keberlangsungan tenaga kerja di sektor padat karya.

Keterlambatan respons dalam hitungan hari saja, menurutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan pembeli global dan berdampak langsung pada penerimaan devisa negara.

Rekomendasi: dialog publik dan public testing

Legislator itu mendorong agar pemerintah membuka dialog terbuka dan melakukan public testing sebelum mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan secara luas. Ia menyarankan keterlibatan pelaku usaha, asosiasi industri, dan pakar perdagangan untuk menguji kesiapan sistem dan mengidentifikasi potensi persoalan teknis.

Kedaulatan ekonomi berarti negara kuat, industri nasional tangguh, dan kesejahteraan tenaga kerja kita terlindungi secara berkelanjutan. Kita ingin penataan ini melahirkan solusi kemajuan bangsa, bukan menimbulkan hambatan baru bagi industri yang telah menopang perekonomian nasional.

Novita menekankan bahwa langkah penataan harus bertujuan memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan ekspor nasional. Uji coba dan dialog publik disebutnya sebagai kunci agar kebijakan bisa berjalan efektif tanpa merusak jaringan pasar yang sudah terbentuk.