Kemkomdigi Uji Coba Digitalisasi Perlinsos untuk PKH dan BPNT
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang menguji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial untuk memperbaiki keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, dan akurasi data. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mirra Tayyiba, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026. Uji coba ini difokuskan pada data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta menargetkan 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Tujuan uji coba dan fokus program
Menurut Kemkomdigi, langkah ini bertujuan memastikan data yang dipakai program bansos bersifat terkini dan dapat dipercaya. Uji coba menekankan keterhubungan antarproses dan kejelasan alur layanan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Fokus awal diarahkan pada dua program utama: PKH dan BPNT.
Sasaran: 40% kelompok ekonomi terbawah
Dirjen TPD Mirra menyebut uji coba menyasar 40% warga dari tingkat ekonomi terbawah. Target ini dipilih karena kelompok tersebut menjadi prioritas dalam program perlindungan sosial. Dengan pendekatan digital, pemerintah berharap identifikasi dan verifikasi penerima bansos menjadi lebih akurat.
Tantangan yang dihadapi
Mirra menjelaskan terdapat hambatan teknis yang harus diatasi agar digitalisasi efektif. Salah satu masalah utama adalah belum tersambungnya data antarinstansi terkait. Hal ini menimbulkan risiko data ganda, ketidakonsistenan pembaruan, dan informasi yang tidak terbaru.
"Pemerintah saat ini melakukan uji coba penggunaan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan sosial yang difokuskan pada penciptaan keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, serta peningkatan akurasi dan keterkinian data,"
Selain itu, Mirra menyampaikan proses verifikasi yang masih panjang turut memperlambat ketepatan penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dikelola bersama oleh pemangku kepentingan.
Impak dan langkah ke depan
Uji coba ini menjadi langkah awal untuk memperbarui kerangka kerja data Perlinsos. Dengan meningkatkan integrasi data lintas instansi, pemerintah menargetkan pengurangan kesalahan penyaluran dan percepatan verifikasi. Namun, keberhasilan program bergantung pada kolaborasi antarinstansi serta konsistensi pembaruan data.
Secara ringkas, Kemkomdigi berharap pilot digitalisasi dapat memperkuat fondasi data bansos sehingga bantuan tepat waktu dan sesuai sasaran. Ke depan, perhatian akan difokuskan pada penyelesaian masalah konektivitas data dan penyederhanaan proses verifikasi agar manfaat digitalisasi dirasakan kelompok paling membutuhkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...