Kemkomdigi Uji Coba Digitalisasi Perlinsos untuk PKH dan BPNT
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang menguji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial untuk memperbaiki keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, dan akurasi data. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mirra Tayyiba, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2026. Uji coba ini difokuskan pada data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta menargetkan 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Tujuan uji coba dan fokus program
Menurut Kemkomdigi, langkah ini bertujuan memastikan data yang dipakai program bansos bersifat terkini dan dapat dipercaya. Uji coba menekankan keterhubungan antarproses dan kejelasan alur layanan sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Fokus awal diarahkan pada dua program utama: PKH dan BPNT.
Sasaran: 40% kelompok ekonomi terbawah
Dirjen TPD Mirra menyebut uji coba menyasar 40% warga dari tingkat ekonomi terbawah. Target ini dipilih karena kelompok tersebut menjadi prioritas dalam program perlindungan sosial. Dengan pendekatan digital, pemerintah berharap identifikasi dan verifikasi penerima bansos menjadi lebih akurat.
Tantangan yang dihadapi
Mirra menjelaskan terdapat hambatan teknis yang harus diatasi agar digitalisasi efektif. Salah satu masalah utama adalah belum tersambungnya data antarinstansi terkait. Hal ini menimbulkan risiko data ganda, ketidakonsistenan pembaruan, dan informasi yang tidak terbaru.
"Pemerintah saat ini melakukan uji coba penggunaan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan sosial yang difokuskan pada penciptaan keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, serta peningkatan akurasi dan keterkinian data,"
Selain itu, Mirra menyampaikan proses verifikasi yang masih panjang turut memperlambat ketepatan penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dikelola bersama oleh pemangku kepentingan.
Impak dan langkah ke depan
Uji coba ini menjadi langkah awal untuk memperbarui kerangka kerja data Perlinsos. Dengan meningkatkan integrasi data lintas instansi, pemerintah menargetkan pengurangan kesalahan penyaluran dan percepatan verifikasi. Namun, keberhasilan program bergantung pada kolaborasi antarinstansi serta konsistensi pembaruan data.
Secara ringkas, Kemkomdigi berharap pilot digitalisasi dapat memperkuat fondasi data bansos sehingga bantuan tepat waktu dan sesuai sasaran. Ke depan, perhatian akan difokuskan pada penyelesaian masalah konektivitas data dan penyederhanaan proses verifikasi agar manfaat digitalisasi dirasakan kelompok paling membutuhkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PU Siapkan Empat Ruas Tol sebagai Landasan Darurat Pesawat TNI AU
Kementerian PU menyiapkan empat ruas tol sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI AU untuk mendukung kesi...
Tarif Kewarganegaraan Baru Perkuat Kepastian Hukum
Pemerintah revisi tarif kewarganegaraan lewat PP 30/2026 efektif Agustus 2026; kebijakan juga menyederhanaka...
DVI Identifikasi Dua Korban Tenggelam KM Nurul Salsa
Tim DVI mengidentifikasi dua jenazah korban KM Nurul Salsa yang ditemukan di perairan Kepulauan Selayar dan...
Prabowo: Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif, Tanpa Musuh
Prabowo tegaskan politik luar negeri bebas aktif di Harlah PKB: Indonesia nonblok, hormati semua negara, dan...
Prabowo Sindir LSM: 'Yang Gaji Lo Siapa?'
Presiden Prabowo menuding LSM pro-asing dan mempertanyakan sumber pendanaan dalam pidato Harla PKB, 23 Juli...
Pemerintah Kaji Pelarangan Vape Jika Dipakai untuk Narkoba
Pemerintah hanya mengkaji pelarangan vape yang dipakai untuk narkoba; DPR mendukung, keputusan menunggu hasi...