Nasional

Trenggono Mundur dari TNI Setelah Dilantik Waka BGN

Bagikan:
Mayjen TNI Trenggono saat diperkenalkan sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional

Mayjen TNI Trenggono resmi mengundurkan diri dari dinas militer setelah ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengunduran diri itu telah disetujui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada proses administrasi yang sedang berjalan. Trenggono mengajukan pengunduran diri pada 3 Juni 2026, dan pengumuman persetujuan disampaikan pada 8 Juni 2026.

Proses pengunduran diri dan administrasi

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan persetujuan atas pengunduran diri Trenggono. Menurutnya, prosedur kepegawaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan masih dalam proses administrasi. Keputusan resmi ini menandai transisi status Trenggono dari personel aktif TNI ke posisi sipil di BGN.

Pengunduran diri Mayjen Trenggono sudah disetujui. Administrasi kepegawaian berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Alasan penunjukan dan peran unsur militer

Penunjukan Trenggono ke posisi wakil kepala BGN diumumkan oleh Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang pada 4 Juni 2026. Nanik mengatakan kehadiran unsur militer diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah 3T.

Kenapa ada unsur militer? Nanti ada kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial.

Dengan latar belakang teritorial, unsur militer diharapkan membantu akselerasi distribusi dan koordinasi program gizi di daerah terpencil. Peran ini dinilai strategis untuk menjangkau wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Profil singkat Trenggono dan kolega baru di BGN

Sebelum ditunjuk, Trenggono menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dan memiliki pengalaman panjang dalam tugas teritorial di lingkungan TNI. Pengalaman ini menjadi alasan utama keterlibatannya dalam program 3T yang dicanangkan BGN.

BGN juga memperkenalkan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai mampu memperkuat aspek pengawasan serta tata kelola lembaga. Perpaduan pengalaman militer dan pengawasan diharapkan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG.

Ke depan, BGN harus menyelesaikan rangkaian administrasi internal dan menyusun langkah operasional untuk integrasi peran Trenggono dan Agustina dalam program MBG. Implementasi di lapangan akan menjadi ukuran utama efektivitas perpaduan keahlian teritorial dan pengawasan itu.

J
Penulis
John Doe

No bio yet 😊

Berita Terkait