BGN Benahi MBG: Utamakan Kualitas, Bukan Kuantitas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan BGN akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026, saat Nanik melaporkan rencana pembenahan kepada Presiden.

Fokus pada kualitas pelaksanaan

Nanik menegaskan arah perubahan kebijakan tahun ini tidak mengejar kuantitas penerima. BGN akan mengalihkan prioritas ke kualitas penyajian dan keamanan gizi makanan.

Pada tahun ini kami bukan mengejar kuantitas, tetapi pada kualitas

Langkah ini bertujuan memastikan setiap paket MBG memenuhi standar gizi dan kebersihan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.

Pengawasan dan klasifikasi SPPG

Perbaikan akan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN akan mengevaluasi kemampuan setiap SPPG dalam menyiapkan porsi MBG sesuai ketentuan teknis.

Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak

Dari evaluasi tersebut, BGN berencana mengklasifikasikan SPPG berdasarkan kapasitas layanan di tiap wilayah. Klasifikasi ini membantu menentukan berapa porsi yang dapat disediakan secara realistis dan aman.

Moratorium dan pemetaan dapur

Untuk merumuskan kebutuhan ideal, BGN akan menerapkan moratorium sementara pada perluasan cakupan layanan. Moratorium dimaksud untuk memberi waktu penilaian dan penataan ulang jaringan dapur dan SPPG.

Sehingga nantinya akan dikelompokkan dapur-dapur tersebut bisa menyediakan berapa porsi makanan

Hasil moratorium akan dipakai untuk memetakan kapasitas dapur di berbagai daerah dan menyusun rencana penataan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dampak dan langkah ke depan

Langkah BGN diperkirakan memperbaiki mutu pelayanan MBG dan efektivitas anggaran. Dengan menekankan kualitas, risiko penyajian makanan tidak memenuhi standar gizi dapat diminimalkan.

BGN akan meneruskan proses verifikasi fasilitas, menyusun standar operasional yang lebih ketat, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk implementasi di lapangan. Pembenahan ini diharapkan meningkatkan manfaat program bagi penerima dan memastikan penggunaan sumber daya lebih efisien.